TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) Fakultas Hukum UMY (Kota Yogyakarta), King Faisal melihat Pemilu 2024 mendatang bakal kompleks.

Sehingga, dalam pemetaannya, banyak proyeksi penting yang dirasa bakal jadi problematika dalam pemilu mendatang.

Adapun beberapa problematika utama tersebut menyangkut distribusi logistik pemilu yang terlambat karena faktor manajemen atau sumber daya alam dan juga faktor alam serta geografi.

Kemudian terkait pemuktahiran data pemilih, pola rekrutmen kapasitas dan beban kerja penyelenggara KPPS, masifnya politik uang, dan pendidikan politik oleh partai politik serta penyelenggara pemilu yang dirasa masih kurang.

“Dilanjutkan dengan defesit partisipasi politik masyarakat, minusnya pendidikan politik penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, meningkatnya floating mass di kalangan pemilih pemula, massifnya kampanye hitam, serta politisasi birokrasi,” ujar King Faisal dalam paparannya dalam Serial Diskusi Menyisir Problematika Pemilu 2024: Refleksi dan Aksi yang berlangsung secara daring, Kamis (13/10/2022).

Integgritas penyelenggara, pengamanan gangguan Kamtimbas di daerah konflik, antisipasi konflik, membludaknya pelanggaran pemilu, serta kesiapan MK dalam penyelesaian perselisihan juga tidak luput dalam pemetaan.

King Faisal menyebut banyaknya korban pada Pemilu 2019 lalu sebagai contoh dari bermasalahnya proses manajerial dalam penyelenggaraan pemilu.

“Kenapa jatuh korban dan angka luar biasa dia atas 800 tanpa investagi dan proses penegakan hukum yang tuntas? Ini menunjukan proses sistem manajerial kita masih bermasalah,” jelas King Faisal.

Baca juga: Pemilu 2024 Bakal Kompleks, Mantan Eks KPK Soroti Tragedi Pemilu 2019 Banyak Makan Korban

“Pertama, jaminan keselamatan penyelenggaraan belum diatur secara terintegerasi. Saya lihat misal peran beberapa unsur elementer lembaga terkait termasuk Komnas HAM. Tidak punya kontribusi yang maksimal saat kasus 2019 yang memakan korban luar biasa,” tambahnya.

Terkait pemuktahiran data, King Faisal menyebutnya sebagai persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan. Ia bahkan menjamin hal ini bakal kembali terulang pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal-hal tersebut di atas dirasa King Faisal sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksaan pemilu. 

Sehingga ia berharap Pemilu 2024 mendatang bisa dilakukan lebih baik dan proyeksi pemetaan yang dirasa bakal jadi problematika bisa terminimalisir atau tidak terjadi sama sekali.