TRIBUNNEWS.COM - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan merekomendasikan agar Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif untuk mengundurkan diri.

Rekomendasi itu merupakan salah satu dari sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan TGIPF setelah TGIPF merampungkan tugasnya.

Rekomendasi TGIPF itu sudah diserahkan oleh Ketua TGIPF, Mahfud MD ke Presiden Jokowi pada hari ini, Jumat (14/10/2022).

Rekomendasi itu tertuang dalam dokumen hasil temuan TGIPF Bab V tentang Kesimpulan dan Rekomendasi.

Baca juga: Ketua PSSI Penuhi Panggilan Komnas HAM Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ditanya Peran dalam Liga Nasional

Dalam dokumen yang diterima Tribunnews.com, Jumat (14/10/2022), dalam poin pertama Rekomendasi untuk PSSI, TGIPF merekomendasikan agar Ketua Umum PSSI dan seluruh Komite Eksekutif mengundurkan diri.

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memilii moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertangjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, dimana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat dan 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak panjang." demikian bunyai rekomendasi itu. 

Masih dalam dokumen itu, dalam bagian keseimpulan, PSSI dinyatakan sebagai berikut: 

a. tidak melakukan sosialiasi/pelatihan yang memadai tentang regulasi FIFA dan PSSI kepada penyelenggara pertandingan, baik
kepada panitia pelaksana, aparat keamanan dan suporter;

b. Tidak menyiapkan personel match commissioner yang memahami tentang tugas dan tanggungjawabnya, dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan, dalam mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan sesuai dengan SOP yang berlaku;

c. Tidak mempertimbangkan faktor resiko saat menyusun jadwal kolektif penyelenggaraan Liga-1;

d. Adanya keengganan PSSI untuk bertanggungjawab terhadap berbagai insiden/ musibah dalam penyelenggaraan pertandingan
yang tercermin di dalam regulasi PSSI (regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021) yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan;

e. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Liga oleh PSSI;

f. Adanya regulasi PSSI yang memiliki potensi conflict of interest di dalam struktur kepengurusan khususnya unsur pimpinan PSSI
(Executive Committee) yang diperbolehkan berasal dari pengurus/pemilik klub;

g. Masih adanya praktik-praktik yang tidak memperhatikan faktor kesejahteraan bagi para petugas di lapangan;

h. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengendalian pertandingan sepakbola Liga Indonesia dan pembinaan klub sepakbola di Indonesia.

(Tribunnews.com/Daryono)