Kesepakatan Jokowi-FIFA, Ketua Komisi X DPR: Langkah Strategis Perbaikan Sepak Bola Indonesia
Kesepakatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden FIFA Gianni Infantino mendapat dukungan dari banyak kalangan.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kesepakatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden FIFA Gianni Infantino mendapat dukungan dari banyak kalangan.
Kesepakatan tersebut dinilai menjadi pintu masuk pembenahan sepak bola Indonesia secara sistematis.
“Perubahan Indonesia memang membutuhkan perubahan secara sistematis dan mendasar, maka kesepakatan yang dicapai Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino menjadi titik tolak langkah perubahan tersebut. Jika tidak berubah secara mendasar dan sistematik maka sepak bola Indonesia hanya akan menjadi bom waktu yang akan meledakkan tragedi-tragedi lanjutan setelah Kanjuruhan,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (18/10/2022).
Untuk diketahui Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu di Istana Negara, Selasa (18/10/2022).
Dari pertemuan tersebut disepakati sejumlah langkah pembenahan sepak bola Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi Sebut FIFA akan Berkantor Lama di Indonesia
Kesepakatan tersebut di antaranya melakukan transformasi sepakbola indonesia secara menyeluruh, mengkaji kembali kelayakan stadion, dan mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepakbolaan Indonesia.
Huda menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan oleh Presiden Jokowi dan Presiden FIFA cukup komprehensif.
Menurutnya tiga butir kesepakatan bisa menjadi titik tolak perubahan mendasar pengelolaan sepak bola di tanah air.
“Kami menilai kesepakatan tersebut bisa menjadi dasar perubahan sepak bola Indonesia dari hulu ke hilir. Baik mengenai tata Kelola sepak bola secara umum, tata Kelola pertandingan yang aman dan nyaman bagi penonton, hingga memastikan jika sepak bola Indonesia ditangani oleh orang-orang professional,” katanya.
Huda menegaskan jika tiga aspek pembenahan sepak bola tersebut yang selama ini dinanti oleh publik bola di tanah air tetapi tak kunjung terealisasi.
Dari satu rezim kepengurusan ke rezim kepenguruan federasi sepak bola di Indonesia seolah tidak banyak melakukan perubahan.
“Sistem pengelolaan sepak bola masih jauh dari harapan. Pergantian pengurus federasi seolah hanya sekadar menganti orang, tetapi tak kunjung melakukan banyak pembenahan,” katanya.
Satu hal penting dari pertemuan Jokowi dan FIFA, lanjut Huda, adalah semua pihak tidak bisa menghindar dari butir kesepakatan yang telah dbuat.
Selama ini seringkali inisiasi perbaikan sepak bola dari pemerintah, kerap mentok saat pengurus federasi berlindung di balik statuta FIFA.
“Upaya perbaikan sering dinarasikan sebagai bentuk intervensi sehingga akan mengundang sanksi FIFA. Nah dengan kesepakatan Presiden dengan FIFA maka hal itu tidak akan terjadi lagi,” katanya.
Politikus PKB ini berharap agar butir kesepakatan ini benar-benar diimplementasikan di lapangan.
Mereka yang dipilih untuk melakukan transformasi perbaikan sepak bola Indonesia harus benar-benar bisa menerjemahkan kesepakan tersebut dalam butir-butir yang lebih spesifik sehingga tujuan perbaikan dan langkah yang diambil bisa menjadi jelas.
“Kami sungguh berharap agar langkah perbaikan ini benar-benar murni perbaikan. Tidak ada lagi intevensi kepentingan dari individu atau kelompok tertentu sehingga sepak bola Indonesia benar-benar menjadi wahana hiburan dan peningkatan prestasi olah raga di level regional maupun internasional,” pungkasnya.