Keamanan nasional, lanjut dia, terdiri dari sejumlah aspek di antaranya adalah kedaulatan, rakyat, dan pemerintahan.

"Jadi yang mengancam kedaulatan, rakyat, jalannya pemerintahan ini merupakan tanggung jawab presiden," kata dia.

Ia pun menegaskan dewan keamanan nasional tidak akan meniadakan kementerian dan lembaga yang sudah ada sekarang.

Dewan keamanan nasional, kata dia, berbeda dengan kabinet yang berkaitan dengan urusan pemerintahan.

Dewan tersebut, kata dia, berkaitan dengan kenegaraan.

Baca juga: Wantannas Tunggu Putusan Jokowi Soal Perubahan Menjadi Dewan Keamanan Nasional

"Tapi bicara beliau (presiden) sebagai kepala negara bertanggung jawab terhadap keamanan. Dewannya ini siapa? Ya kementrian lembaga terkait ditambah para pakar dan sebagainya," kata Harjo.

"Karena masalah keamanan bukan masalah yang sederhana, masalah yang kompleks. Sehingga ini untuk mencapai suatu tujuan nasional negara yang aman dan sejahtera," lanjut dia.

Untuk itu, ia siap menjelaskan kepada kelompok masyarakat yang kontra terhadap dewan keamanan nasional.

Namun demikian, menurutnya kelompok masyarakat yang masih kontra terhadap ide Dewan Keamanan Nasional tersebut untuk memperkaya literasinya terkait pemaknaan kata dewan.

"Kalau orang tidak paham, insya Allah saya siap untuk memahamkan. Tapi kalau tidak mau paham, berarti ada sesuatu di balik itu yang harus kita waspadai," kata Harjo.