Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) memberikan masukan berupa rekomendasi kepada presiden terkait adanya upaya internasionalisasi Papua hingga industri pertahanan nasional.

Sekretaris Jenderal Wantannas Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro mengungkapkan adanya upaya internasionalisasi Papua oleh kelompok yang ingin memerdekakan Papua.

Harjo mengatakan upaya tersebut dilakukan kelompok yang ingin memerdekakan Papua dengan memberikan informasi yang kadang jauh dari kondisi nyata di Papua.

Karena itu, menurutnya perlu ada upaya pemerintah secara komprehensif, holistik, dan integral agar hal tersebut tidak terjadi.

Pemerintah, kata dia, diharapkan memberikan kontra informasi sehingga bisa memberikan pembelajaran kepada dunia internasional bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok Separatis Teroris Papua adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi yang nyata.

Baca juga: Wantannas Tunggu Putusan Jokowi Soal Perubahan Menjadi Dewan Keamanan Nasional

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin kegiatan Prasidang Dewan Ke-2 Tahun 2022 Dewan Ketahanan Nasional di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa (18/10/2022).

"Ini tentunya kalau tidak segera diambil aksi akan sangat membahayakan untuk eksistensi dari NKRI terhadap Papua di masa mendatang. Kita memberikan beberapa rekomendasi kepada presiden agar diaksi oleh kementerian lembaga," kata Harjo.

Masukan kedua yang dihasilkan dalam forum tersebut, kata Harjo, adalah terkait talenta digital.

Untuk bersaing dengan negara-negara lain, kata dia, Indonesia masih jauh dari harapan terutama dalam ekonomi digital.

Baca juga: 2 Warga Jatim Jadi Korban Stafsus Wantannas Gadungan, Bayar Rp 1 Miliar Dijamin Lolos Taruna Akpol 

"Ini bukan hal yang mudah dan ini perlu dilakukan secara bersama-sama antar kementerian lembaga terkait. Hal ini sangat diperlukan agar kita mampu untuk bisa duduk bersaing dengan negara-negara lain lain khususnya dalam hal ekonomi digital," kata Harjo.

Masukan ketiga, kata Harjo, adalah terkait dengan masalah ketahanan pangan khususnya sistem resi gudang.

Menurutnya saat ini sering terjadi para petani mengalami kesulitan untuk bisa menikmati hasil kerjanya justru di musim panen.

Meski pemerintah sudah mengadakan ratusan resi gudang, namun demikian berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan hanya sekitar separuhnya yang berjalan.