TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Ilmu Pertahanan, Dr Hasto Kristiyanto, menyatakan TNI harus netral dalam politik praktis namun harus bisa memahami kebijakan politik negara.

Selain itu, Hasto juga menyatakan calon presiden ke depan harus bisa memahami dan mewujudkan perspektif kekuatan pertahanan Indonesia sebagai negara maritim.

Hal itu disampaikan Hasto dalam kapasitasnya sebagai Dosen Universitas Pertahanan RI ketika mengisi kuliah umum Perwira Siswa Pendidikan Regular Sekolah Staf dan Komando AL (Seskoal) di Kampus  Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022).

Tema kuliah adalah “Pentingnya Pemahaman Geopolitik Terkait Lingkungan Strategis yang Terjadi Saat Ini Dalam Rangka Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.

Baca juga: Wantannas Beri Masukan Ke Presiden Soal Internasionalisasi Papua Hingga Industri Pertahanan

Menurut Hasto, setiap perwira TNI harus memiliki pemahaman terhadap aspek-aspek politik pertahanan dalam cara pandang geopolitik.

“Bahwa TNI harus netral dalam politik praktis itu iya, tetapi harus memahami kebijakan politik negara karena membangun kebijakan pertahanan itu melalui kebijakan politik,” kata Hasto.

Dalam kuliah itu, Hasto menjelaskan panjang soal teori geopolitik Soekarno yang merupakan hasil riset dan karya disertasi doktoralnya di Universitas Pertahanan (Unhan).

Hasto memberi penjelasan soal latar belakang peristiwa geopolitik dunia yang menyangkut Indonesia. Dan konflik Rusia-Ukraina semakin menyadarkan bahwa pertarungan geopolitik itu selalu ada.

Dijelaskan Hasto, pemikiran Geopolitik Bung Karno lahir berdasarkan ideologi Pancasila, sebagai jawaban atas sistem internasional yang anarkis.

Hasto menjelaskan bahwa berdasarkan risetnya, gambaran perang masa depan itu tetap sama dengan yang digambarkan oleh Bung Karno.

Dan untuk menghadapinya, Soekarno sudah memikirkannya.

“Bahwa Indonesia harus menjadi kekuatan pertahanan yang terkuat di Samudera Hindia, guna menyongsong masa depan di Pasifik. Atas cara pandang geopolitik ini, maka kekuatan maritim, udara, darat hingga membangun pertahanan outer space menjadi penting sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara maritim,” ujar Hasto.

Berdasarkan teori geopolitik Soekarno, kata Hasto, kekuatan pertahanan Indonesia harus dibangun dengan bauran 7 variabel geopolitik, yakni demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, koeksistensi damai, sains dan teknologi berdasarkan kepentingan nasional Indonesia.

“Jadi gropolitik itu pengetahuan tentang keadaan kita sebagai negara kepulauan terbesar dengan melihat konstelasi geografisnya. Kita menempatkan laut sebagai halaman dan masa depan kita," ujarnya.