Laporan Reporter Tribunnews.com,  Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam penyelenggaraan Orientasi dan Tatap Muka (Orientama) I PPK Kosgoro 1957 hari ketiga, para peserta diberikan materi pemahaman mengenai gerakan antikorupsi.

Pentingnya kader Kosgoro 1957 dari seluruh Indonesia yang hadir dalam Orientama I PPK Kosgoro 1957 memahami undang - undang terkait perampasan aset koruptor, yang diyakini akan membuat jera pata pelaku kejahatan korupsi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan materi pemahaman mengenai pemberantasan korupsi diberikan agar para kader bisa berjuang untuk negeri sekaligus menjadi kader yang berkualitas.

"Materi pemahaman pemberantasan korupsi ini penting, agar kader bisa lebih memahami dan bisa menjadi insan yang bersih dan dipercaya masyarakat dan pada akhirnya memenangkan Partai Golkar dan Pak Airlangga Hartarto," kata Dave dalam keterangannya, Kamis (19/10/2022)

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar ini pun berharap bekal ilmu yang diperoleh para kader dalam Orientama I PPK Kosgoro 1957, bisa menjadikannya siap dalam menghadapi even politik terbesar di 2024 nanti.

"Kami Kosgoro 1957 di pusat memberikan bekal yang cukup lewat Orientama I PPK Kosgoro 1957 dengan materi-materi yang dibutuhkan dan kekinian, serta disampaikan oleh tokoh-tokoh dan pakar-pakar yang ahli di bidangnya agar para kader menjadi insan yang unggul," kata dia.

Sementara itu, Sekjen Transparansi Internasional Dadang Trisasongko dalam pemaparannya di depan para peserta, mengatakan bahwa korupsi kini seolah sudah menjadi budaya.

"Maka penanganannya harus menggunakan penataan struktur dan kultur," kata Dadang.

Dia menyebutkan, dengan jumlah kader Kosgoro 1957 yang tersebar di seluruh Indonesia serta di semua lini kehidupan. Maka para kader harus  melakukan sinergi untuk pemberantasan korupsi.

Baca juga: Gelar Orientama Tingkat Nasional, Kosgoro 1957 Siap Menangkan Golkar dan Airlangga di Pemilu 2024

"Hal ini dilakukan mengingat nilai-nilai yang diperjuangkan Kosgoro 1957 seperti makna pengadilan yakni adalah mengikuti kehendak publik," ujarnya.

Dadang memaparkan, data pejabat publik yang tersandung kasus korupsi ada sebanyak 22 gubernur dan 141 bupati-wakil bupati tersangkut perkara korupsi tahun 2021.

Selain itu ada 257 anggota DPR RI dan DPRD dalam periode 2004 - 2020.  Sisanya puluhan lagi dari pejabat BUMN dan aparat penegak hukum.

"Dengan banyaknya pejabat publik terjerat kasus, saya yakin ada yang salah dalam pengelolaan negara ini," tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya pemahaman terhadap antikorupsi perlu dilakukan di berbagai elemen termasuk di organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Apa yang dilakukan  Kosgoro 1957 yang memasukkan materi anti korupsi pada Orientama I kali ini sangat tepat. Semoga kader Kosgoro 1957 di pusat sampai daerah menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tanah air," tandas Dadang.