Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Diminta Perbanyak Transit Oriented Development di Kota Besar

Pemerintah pusat dan daerah diminta memperbanyak sarana transit oriented development (TOD) di kota besar. 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Pemerintah Diminta Perbanyak Transit Oriented Development di Kota Besar
(Dok. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)
Ilustrasi. Pemerintah pusat dan daerah diminta memperbanyak sarana transit oriented development (TOD) di kota besar.  

Selain itu, IKAALL juga merekomendasikan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ‎seperti pengujian terhadap mobil listrik. 

"Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, belum ada pengujian mobil listrik. Lalu, tipologi terminal. Kita tadinya mengenal tipologi terminal yakni Tipa A, B, dan C berdasarkan kewenangan. Harapannya, tidak lagi seperti itu. Ke depan tipologi terminal berdasarkan fungsi kawasan. Dulu, kita fokus terhadap car oriented development (COD) kita enggak di zaman itu lagi. Oleh karena itu, kita ubah menjadi transit oriented development (TOD), membentuk daerah yang adaptif terhadap transit kepada kendaraan umum massal, bukan adaftif terhadap kendaraan pribadi," ungkapnya.

IKAALL juga merekomendasikan pengaturan terhadap ojek online (ojol). 

"Kami mengambil sikap setelah tim kami melakukan konsolidasi kepada pakar termasuk pakar hukum, pakar sosiologi, pakar tata negara karena transportasi ini multidisiplin ilmu, tidak bisa diselesaikan dengan ilmu transportasi sendiri," ucapnya.

Setelah berkonsultasi dengan pakar lintas bidang, mengerucut kepada satu hal yakni negara harus hadir dan mengatur persoalan dalam angkutan daring tersebut. 

"Kita juga harus bijak menyikapi ini, bagaimana nanti antara transit dengan angkutan umum tumbuh bersama, kemudian juga ojek online juga menjadi feeder transit, nanti kita atur. Kalau kita lihat manfaat dan mudaratnya, banyak manfaatnya ketika kita mengatur karena nanti aspek keselamatan bisa ditingkatkan," imbuhnya. 

DKI Jakarta, kata dia, sudah mulai mencoba melaku‎kan pengaturan agar ojek online juga tidak boleh di jalur utama. 

BERITA TERKAIT

"Kenyataanya, sekarang dari stasiun ke rumah kita jalannya sempit. Apa yang bisa dilakukan? Menggunakan ojek online. Bagaimana ojek online tidak mengangkut orang dari Blok M sampai dengan Kota karena sudah ada bus Transjakarta, makanya Jakarta juga mengambil sikap untuk mengatur itu," tuturnya.

Terkait dengan kemacetan, IKAALL juga tidak sependapat dengan membangun jalan sebanyak-banyaknya.

"Dulu Jakarta membangun JORR (Jakarta Outer Ring Road), tetapi tetap macet. Kita harus melakukan travel demand‎ management, yaitu mengubah yang tadinya kota adaptif dengan kendaraan pribadi, tetapi bagaimana kita ubah menjadi adaptif terhadap transit atau transportasi angkutan massal," pungkasnya. 

Anggota IKAALL yang sudah menyebar ke semua lini pemangku kepentingan diharapkan dapat berkiprah aktif untuk membangun transportasi yang lebih baik lagi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas