Tribun

Gangguan Ginjal

Kasus Gagal Ginjal Akut, Anggota DPR Nilai Antar Instansi Pemerintahan Saling Lempar Tanggung Jawab

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade menilai antar instansi pemerintahan saling lempar tanggung jawab terkait kasus gagal ginjal akut.

Editor: Adi Suhendi
zoom-in Kasus Gagal Ginjal Akut, Anggota DPR Nilai Antar Instansi Pemerintahan Saling Lempar Tanggung Jawab
Istimewa
Anggota DPR Andre Rosiade menilai antar instansi pemerintahan saling lempar tanggung jawab terkait kasus gagal ginjal akut. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menilai antar instansi pemerintahan saling lempar tanggung jawab terkait kasus gagal ginjal akut pada anak.

Hal itu disampaikannya setelah menyaksikan Rapat Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beberapa waktu lalu.

"Ini urusan apa namanya gagal ginjal akut jadi pekerjaan rumah kita. Menyaksikan rapat komisi IX kemarin kepala BPOM menyalahkan Kementrian Perdagangan. Jadi yang saya saksikan itu lempar tanggung jawab," kata Andre dalam rapat Komisi VI DPR RI bersama BPKN di Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2022).

Menurut Andre Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan impor atas rekomendasi Kemenkes.

"Padahal Kemendag menyampaikan impor itu rekomendasi dari Kemenkes. Terlihat sekali di sini BPOM tidak ingin disalahkan," ucapnya.

Baca juga: Penuhi Permintaan Komisi VI DPR RI, BPKN Berencana Buat Tim Pencari Fakta Kasus Gagal Ginjal Akut

Dikatakan Andre seharusnya BPOM itu mengawasi hasil produksi obat. Jadi setiap bahan baku yang masuk jadi obat diawasi oleh BPOM. Ini layak tidak, membahayakan kesehatan atau tidak.

"Kemendag hanya mengeluarkan persetujuan impor kalau ada rekomendasi dari Kemenkes. Sehingga BPOM buang badan jauh banget hingga ke Kemendag," tutupnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas