Menurut Pretty, perbedaan dakwaan jaksa dengan temuan Komnas HAM lantaran minimnya pelibatan para korban dan keluarganya pada proses penyidikan. 

"Sementara kronik dan detail informasi di dakwaan sangat didominasi narasi dari sisi TNI/Polri," kata dia. 

Baca juga: Kasus HAM Paniai, Kontras Temukan Adanya Intimidasi Aparat Terhadap Mahasiswa Papua di Makassar

Atas hal itu KontraS berharap Majelis Hakim dapat menggali informasi dan keterangan lebih banyak dari masyarakat sipil, khususnya pada korban dan keluarganya. 

"Untuk menyeimbangkan minimnya pelibatan kesaksian warga sipil dan para penyintas serta keluarga korban sedari awal penyidikan," ujarnya. 

Adapun sidang perdana pelanggaran HAM berat Paniai digelar pada Rabu (21/9/2022) lalu, dengan terdakwa yang masih berjumlah satu orang yakni Mayor Inf (Purn.) Isak Sattu (IS), purnawirawan TNI-AD, mantan Perwira Penghubung Kodim 1705/Paniai, Kabupaten Paniai.

Hingga saat ini, Kamis (03/10/2022) sidang Paniai masuk dalam agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar.

Sementara Putusan Pengadilan HAM Paniai yang akan berlangsung di akhir November mendatang.

Untuk diketahui, tragedi Paniai terjadi pada 7-8 Desember 2014.

Sebanyak empat orang warga tewas ditembak dan 21 lainnya terluka ketika warga melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda sehari sebelumnya.

Baca juga: Komnas HAM Bentuk Tim Pantau Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai di Makassar Hari Ini

Beberapa pekan setelahnya, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut.

Selang beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada Februari 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan perisitiwa Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Dalam peristiwa itu, Komnas HAM mencatat empat orang tewas terkena peluru panas dan luka tusuk. Sementara itu, 21 orang lainnya terluka karena penganiayaan.