TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof A Chaniago, menilai harus banyak kepala daerah yang dipimpin anak muda.

Tujuannya, kata Andrinof, untuk mencetak calon-calon pemimpin nasional. 

Menurutnya, Indonesia mengalami krisis sumber pemimpin karena setiap akan pemilihan umum atau pemilihan presiden kesulitan mendapatan calon, terlebih calon yang berkualitas.

Andrinof mengatakan ada yang harus diubah dengan sistem kaderisasi yang benar sehingga memunculkan bibit-bibit unggul calon pemimpin.

"Dalam jangka panjang kita tidak akan mendapatkan pemimpin dengan kriteria mendekati sempurna, jika tidak ada inisiatif mempersiapkan calon-calon pemimpin secara terencana, terorganisasi dan atau dikelola oleh lembaga, organisasi, atau komunitas," ungkap Andrinof dalam diskusi Komunitas Aksi Literasi di Jakarta, Kamis (3/11/2022) malam.

Dari keterangan yang diterima Tribunnews, Andrinof mengatakan ada banyak pipa saluran yang bisa menciptakan calon pemimpin nasional.

Baca juga: Pakar Sebut Sosok Capres 2024 Harus Memiliki Komunikasi Politik yang Memadai dan Popularitas

Mulai dari kepala daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, gerakan masyarakat sipil, BUMN, organisasi pengusaha, birokrasi, kejaksaan, TNI-Polri hingga kampus.

"Kuncinya, jalur yang paling ideal untuk mendapat calon pemimpin nasional adalah dari kepala daerah berprestasi, mulai dari wali kota atau bupati hingga gubernur," papar dia.

Andrinof mengatakan, tugas kepala daerah mengurus berbagai urusan publik dan selalu berinteraksi langsung dengan masyarakatnya.

Di mana daerah menjadi tempat ujian evaluasi dan juga sebagai kontrol sosial.

Karena masyarakatnya memiliki memori kolektif apakah pemimpinnya sukses atau tidak.

Baca juga: Masuk Top of Mind Survei Diagram Politik, Airlangga Hartarto Bisa Jadi Capres Potensial KIB

Terlebih, kepala daerah dalam satu periode masa jabatannya yang berprestasi harus diberi kesempatan untuk menimba ilmu di dunia internasional sekurang-kurangnya 2 bulan tidak berturut-turut, sehingga wawasannya global.

"Misalnya jenjangnya pada usia 35-45 tahun jadi wali kota atau bupati, 45-55 gubernur, 40-65 tahun menteri, jadi presiden 50-60 tahun."

"Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menjadi pemimpin nasional," terangnya.