TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) PDIP, Wanto Sugito, menanggapi serius Aksi  411 yang sebagian besar pesertanya mengaku berasal dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada hari Jumat 4 November 2022.

Wanto Sugito menilai tuntutan pengunjuk rasa yang meminta Presiden Jokowi mundur sangat berlebihan, sangat tidak realistik, penuh ambisi politik.

"Dan melupakan realitas bahwa dalam sistem presidensial dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat memiliki basis legitimasi dan legalitas yang sangat kuat," ujar Wanto dalam keterangannya, Sabtu (5/11/2022).

Baca juga: Pakai Kaca Mata Hitam dan Bertopi, Refly Harun Ikut Aksi 411 Minta Presiden Jokowi Mundur

Terhadap tuntutan pengunjuk rasa agar pemerintah menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok, Wanto Sugito menilai itu  menunjukkan ketidakpahaman atas persoalan dampak pandemi dan kondisi ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina.

“Semua negara mengalami kenaikan harga BBM tidak terkecuali. Demikian pula terhadap kenaikan harga pangan," ujarnya.

Menurut politisi PDIP ini, partainya telah mengambil langkah konkrit dengan menanam tanaman 10 pendamping beras sejak Maret 2021.

"Presiden Jokowi telah bekerja keras sehingga prestasi di dalam membangun perekonomian diakui dunia, masak ada sekelompok warga negara Indonesia sendiri justru tidak melihat secara obyektif dan tidak melakukan langkah-langkah kongkrit untuk rakyat, bangsa dan negara, kecuali berdemo yang bikin macet dan penuh agenda politik daripada upaya memperbaiki nasib rakyat," ujar Wanto.

Adapun terhadap tuntutan perbaikan keadilan hukum, menurut Wanto, Presiden Jokowi terus bekerja keras menggunakan kewenangannya untuk membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan.

“PDI Perjuangan mengakui pentingnya reformasi sistem hukum sebagaimana telah dibahas bersama dalam Focus Group Discussion dengan Menko Polhukum Prof. Mahfud MD diikuti para pakar hukum dengan berbagai rekomendasi termasuk langkah aksi yang harus dijalankan pemerintah," ujarnya.

Namun bagi Wanto Sugito yang menimbulkan tanda tanya adalah keikutsertaan Refly Harun dalam unjuk rasa tersebut.

“Keikutsertaan Saudara  Refly Harun justru merendahkan kualitas kenalarannya di bidang Hukum Tata Negara. Ini yang sangat disayangkan. Sebab seorang pakar itu memiliki tugas yang bersifat mencerdaskan dan di dalamnya ada kecendekiawanan. Kedua hal inilah yang tereduksi," katanya.

Dikatakan bahwa sikap tegas PDI Perjuangan di dalam membela Presiden Jokowi tersebut penting karena Aksi 411 sudah mengandung agenda politik kekuasaan yang jika dibiarkan akan berujung pada instabilitas politik.

Alumni UIN Hidayatulah ini juga menunjukkan keprihatinannya atas beberapa pendukung Jokowi yang tergabung dalam Musra karena terlalu asyik mengikuti 'proyek' elektoral.

"Sampai lupa berbagai proyek delegitimasi kepemimpinan Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Persaudaraan Alumni 212," kata dia.