Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pimpinan DPR Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Panglima TNI

DPR RI belum menerima surat presiden (surpres) mengenai pergantian Panglima TNI. Diketahui Jenderal Andika Perkasa akan pensiun 21 Desember 2022.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Pimpinan DPR Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Panglima TNI
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) mengenai pergantian Panglima TNI. Diketahui Jenderal Andika Perkasa akan pensiun pada 21 Desember 2022. 

“Ya bisa, tapi kemudian kan sudah berturut turut angkatan darat, jangan dong, jadi lebih aman,” katanya.

Muradi menyebutkan jika Dudung legawa untuk tidak menjadi Panglima, maka mantan Panglima Kodam Jayakarta itu bisa menjadi Wakil Panglima TNI.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman, merespon permintaan maaf anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon terkait penyataan yang kontroversialnya beberapa waktu lalu di kantor Mabesad, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). Dudung mengatakan TNI AD dengan legowo menerima permintaan maaf politikus PDI Perjuangan tersebut dan menjadikan suatu pelajaran berharga bagi kita semua apabila ingin menyampaikan pendapat harus dilandasi dengan data dan fakta. (Warta Kota/YULIANTO)
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman diketahui masuk dalam bursa calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. (WARTA KOTA/YULIANTO)

“Sebenarnya kalau Pak Dudung masih punya keinginan bantu ya, membantu Panglima dia bisa ada dalam posisi wakil Panglima, kan Keppresnya sudah ada wakil Panglima tapi gak pernah diisi karena kebutuhan organisasi,” kata dia.

Namun alih-alih menjadi Wakil Panglima, Muradi menilai Dudung lebih nyaman menjadi KSAD.

Sebab kewenangan jabatan KSAD bisa lebih leluasa, mengingat posisinya membawahi sekira 250 ribu prajurit di Indonesia.

“Kalau saya jadi Pak Dudung, saya lebih nyaman jadi KSAD ketimbang jadi Wakil Panglima, karena kan KSAD pegang administrasi, dia pegang pasukan betul,” katanya.

Muradi beranggapan, Presiden Jokowi harus memilih calon Panglima TNI yang sesuai kebutuhan dan kenyamanan dirinya.

Berita Rekomendasi

Ia lantas mencontohkan ketika era Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas