Di tahun 2023, program Kartu Prakerja juga kemungkinan akan diberikan kepada penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian/lembaga lainnya.

Adapun bansos yang dimaksud seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, yakni Bantuan Subsidi Upah dan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian terkait besaran bantuan yang diterima peserta Program Kartu Prakerja pada tahun 2023.

Nantinya penerima akan mendapat bantuan senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta;

- Insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali;

- Insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Masih dikutip dari sumber yang sama, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada program Kartu Prakerja tahun 2023.

Menko Ekon pun mengingatkan kepada seluruh pihak agar dapat mulai melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal tahun 2023.

Guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan.

Sebagai informasi, pada tahun 2022 Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima.

Untuk diketahui pula, sebanyak 53,6 persen peserta Kartu Prakerja di tahun 2022 di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota yang termasuk dalam target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon pekerja migran Indonesia (PMI).

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Nurkhasanah)