Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2022 yang mengatur domestic market obligation (DMO) minyak goreng sebesar 20 persen agar kembali ke peraturan sebelumnya bukan berasal dari Lin Che Wei, tetapi dari pelaku usaha. 

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dalam penerbitan persetujuan izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/11/2022). 

Dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI), lembaga riset yang dipimpin Lin Che Wei, tidak menjadi konsultan bagi lima perusahaan dalam Grup Wilmar yang mendapat persetujuan ekspor CPO.

Thomas Muksim, Presiden Direktur PT Sari Agrotama Persada, perusahaan distributor minyak goreng dalam Grup Wilmar, dalam kesaksiannya di persidangan mengatakan, dia memang pernah mengikuti rapat daring yang juga dihadiri oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana dan Lin Che Wei. 

Dalam kesempatan tersebut, Thomas mengaku mengusulkan agar Permendag 8/2022 yang mewajibkan DMO sebesar 20 persen sebagai syarat persetujuan ekspor CPO dikembalikan ke peraturan sebelumnya, Permendag 2/2022. 

Sebab, ketentuan dalam Permendag yang mewajibkan DMO sampai ke pengecer sangat menyulitkan bagi pelaku usaha, khususnya produsen dan eksportir.

“Itu menyulitkan, karena kendali untuk mengontrol distribusi itu bukan ada di kami. Makanya, saya usulkan agar dikembalikan ke peraturan seperti sebelumnya. Tetapi, usulan tersebut tidak pernah dijalankan oleh Kementerian Perdagangan,” jelas Thomas.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam dakwaannya menyampaikan bahwa Lin Che Wei yang mengusulkan agar persyaratan persetujuan ekspor CPO dalam Permendag 8/2022 dikembalikan ke Permendag 2/2022.

Dalam keterangan lanjutannya, Thomas juga menyampaikan bahwa Indrasari Wisnu Wardhana maupun Lin Che Wei dalam rapat juga tidak pernah mengatakan bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi program pledge tidak akan mendapatkan persetujuan ekspor CPO.

Baca juga: Saksi Sebut Usulan Lin Che Wei Terkait Penanganan Kelangkaan Minyak Goreng Tak Mengikat

“Program pledge tidak ada kaitannya dengan DMO maupun persetujuan ekspor,” kata Thomas menjawab pertanyaan JPU.

Dalam persidangan sebelumnya, Indra Wiajayanto, Analis Perdagangan Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan mengatakan, program pledge merupakan komitmen sukarela pelaku usaha untuk membantu pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng. 

Program ini berbeda dengan kewajiban mengenai DMO dan tidak menjadi syarat untuk penerbitan persetujuan ekspor CPO.

“Berdasarkan data, kebutuhan minyak goreng itu sekitar 11 juta liter per hari. Namun, lewat program pledge ini, pelaku usaha diminta komitmennya bersama-sama untuk membanjiri pasar sebesar 20 juta liter per hari guna mengatasi kelangkaan minyak goreng. Karena sifatnya sukarela, tidak ada sanksi apabila komitmen tersebut tidak dipenuhi. Namun, pada kenyataannya pelaku usaha telah memenuhi komitmennya,” ungkap Indra.