Pakar Sebut Reformasi Kultural Polri Harus Dimulai dari Penerimaan Anggota Baru
Pakar hukum Petrus Selestinus mendukung reformasi kultural yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum Petrus Selestinus mendukung reformasi kultural yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Petrus menilai, bahwa reformasi kultural harus dimulai dari bawah yakni sejak awal penerimaan siswa/siswi anggota Polri.
"Reformasi kultural harus dimulai dari bawah sejak awal penerimaan siswa/siswi untuk jadi Polri yang diselenggarakan di setiap provinsi," kata Petrus kepada wartawan, Selasa (15/11/2022).
"Agar setiap anggota polri hasil gemblengan disetiap provinsi memahami budaya setempat dimana dia belajar," tambahnya.
Petrus mengingatkan reformasi kultural tidak bisa hanya dengan himbauan atau penindakan secara sporadis atau case by case.
Baca juga: Polri Pertebal Pengamanan KTT G20 di Wilayah Kuta, Seminyak dan Legian
Menurutnya, reformasi kultural ini harus berjalan secara bertahap dan menyeluruh.
"Reformasi kultural tidak bisa hanya dengan himbauan atau penindakan secara sporadis atau case by case," terangnya.
Lebih lanjut, Petrus mengatakan problem kepolisian saat ini adalah soal penegakan hukum dan pelayanan keadilan serta pengayoman kepada masyarakat.
Menurutnya, masalah itu selalu menjadi keluhan masyarakat hingga saat ini, dan belum ada perbaikan secara nyata.
Baca juga: Hillary Brigitta Apresiasi Kapolri Respons Kasus Sulastri, Casis Polri di Malut yang Hampir Gagal
"Kita tahu bahwa persoalan ketertiban dan keamanan masyarakat selama ini kerjasama antara Polri dan Masayarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, berhasil dengan memuaskan," katanya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerukan reformasi kultural Polri di hadapan 2.123 perwira polisi lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan Ke-51.
Ia berharap seluruh lulusan menjadi agen penggerak guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
"Guna meningkatkan kepercayaan publik, rekan-rekan harus menjadi agen penggerak reformasi kultural Polri. Saya memahami bahwa untuk melakukan hal tersebut tidaklah mudah. Kendati demikian, harus dilakukan demi kebaikan institusi Polri yang dicintai," kata Sigit.
Seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo bahwa agar citra Polri terus dijaga.
Sigit mengatakan bahwa kepercayaan publik merupakan kunci utama dan harga mati bagi institusi Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
