TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Dr. Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa gotong royong dalam konfigurasi politik nasional saat ini harus dibangun berdasarkan akar sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Hal itu disampaikan Hasto saat menjadi pembicara dalam diskusi Road to Muktamar Muhammadiyah bertema Suksesi Kepemimpinan 2024 di Gedung Pengurus Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (15/11/2022).

Hasto menjelaskan, jika melihat dalam kesadaran historis serta apa yang menjadi jiwa gotong royong bangsa Indonesia, maka bisa dilihat bagaimana Muhammadiyah didirikan tahun 1912, kemudian Nahdlatul Ulama (NU) berdiri pada 1926, serta PNI di tahun 1927.

Berdasarkan survei saat ini, banyak pemilih atau pendukung Muhammadiyah preferensi politiknya ke PAN.

Kemudian 1926 NU, dan secara kultural memiliki preferensi ke PKB, PPP, dan PDI Perjuangan, dimana PDI Perjuangan hadir sebagai rumah kebangsaan Indonesia Raya.

"Ini kan sama-sama berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Kemudian PDI Perjuangan, PAN, PPP, PKB memiliki akar historis yang kuat sebagai cermin gotong royong nasional untuk mencapai kemerdekaan Indonesia,” kata Hasto.

Tak hanya itu, Hasto juga menyebut Golkar yang sejatinya didirikan oleh Bung Karno sebagai kelompok fungsional, yang kemudian dibesarkan pada masa Orde Baru.

Baca juga: Muktamar ke-48 Muhammadiyah-Aisyiyah: Berikut Tema dan Lokasi Muktamar Sebelumnya

Demikian pula Gerindra yang kalau dilihat sebenarnya bagian dari akar perjuangan bangsa, karena kakek Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra) adalah pejuang, juga pahlawan nasional.

"Dengan melihat konfigurasi partai partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan bangsa dan negara, kalau ini bisa membangun kekuatan gotong royong nasional maka akan menentukan stabilitas politik, ekonomi dan mengejar ketertinggalan kita dibandingkan bangsa bangsa lain," imbuh Hasto.

Pada kesempatan itu, Hasto Kristiyanto juga menyatakan pihaknya mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin dari kader Muhammadiyah, dan mereka layak disiapkan menjadi pemimpin di lembaga politik.

“Dari Muhammadiyah bisa kita gali way of leadership. Bung Karno ingin kain kafannya ditutup dengan bendera Muhammadiyah dan begitu memahami Islam is a progress,” kata Hasto.

“Karena itulah rekomendasi saya menyikapi 2024 kader-kader Muhammadiyah dapat disiapkan sebagai calon legislatif ataupun eksekutif melalui parpol,” tutur Hasto.

“Saatnya kita menyiapkan kader-kader Muhammadiyah dengan cara-cara Bung Karno, KH Ahmad Dahlan, KH Agus Salim, Ir. Djuanda dll dengan menggembleng diri, menjadi sosok pemimpin yang diidealkan. Sehingga muncul visi kepemimpinan yang kuat,” tandas Hasto.

Diketahui, Proklamator RI Soekarno memang menjadi kader Muhammadiyah sejak 1930. Bahkan ia pernah menjadi pengurus Majelis Pendidikan dan Menengah di Bengkulu.

Soekarno tertarik dengan Muhammadiyah berkat KH Ahmad Dahlan, sang pendiri. Ahmad Dahlan dikenal sebagai sosok islamis yang revolusioner, terlebih di bidang pendidikan.