Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menyebut bahwa partai politik bisa dibeli.

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu mengatakan, membeli partai politik bukan hanya untuk mendukung satu calon, tapi juga bisa menjegal calon lainnya agar tidak maju.

"Jadi kalau ada yang bilang apa namanya membeli partai politik sekali lagi saya tegaskan itu ada. Targetnya bukan hanya membeli untuk mendukung satu calon. Tapi juga untuk membuat rencana-rencana calon yang lain tidak bisa maju," kata Haris dalam Diskusi Ngopi dari Seberapa Istana, bertajuk Partai Politik bisa Dibeli Gosip atau Fakta? Jakarta Pusat, Minggu (20/11/2022).

Kemudian dikatakan Haris membelinya bisa lewat uang. Diungkapkannya juga bahwa cerita-cerita tersebut memang ada.

"Membelinya pakai apa? Bisa uang. Cerita itu banyak. Kalau fakta berbasis formal legalistik susah. Kalau soal uang saya tidak lihat uangnya. Tapi cerita itu ada," sambungnya.

Baca juga: Haris Azhar Tak Yakin Partai Politik Bersih dari Bohir di Pilpres 2024

Haris juga mengungkapkan selain uang. Partai politik disebut juga bisa dibeli lewat jabatan hingga sektor ekonomi.

"Partai politik dapat dibeli lewat apa? bisa lewat pembagian jabatan, melalui wilayah, dan sektor ekonomi dan industri," ungkapnya.

Haris lalu menjelaskan bagaimana parpol bisa dibeli seperti melalui jabatan mereka bisa memproduksi regulasi.

"Yang mana di situ ada rombongan dagang bisnis industrinya, dan sebagian juga berkembang dan terfasilitasi di partai politik atau mesti bergabung dengan partai politik," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menuturkan saling sandera posisi juga dapat mempengaruhi apakah institusi partai politik dapat dibeli atau tidak.

"Ironisnya di situ lah akan muncul nego-nego politik yang terjadi di ruang gelap yang isinya tidak bisa diketahui oleh publik," tutup Haris.