TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) sejatinya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan kestabilan politik.

“Politik harus membawa kesejahteraan, dan kesejahteraan itu menjadi bagian penting dari pesta demokrasi,” kata Airlangga, Rabu (23/11/2022).

Airlangga membedakannya dengan politik uang.

Ia menilai money politics dalam pemilu bisa dihindari jika politik dan pesta demokrasi berkiblat pada penyiapan-penyiapan program kesejahteraan sosial oleh para peserta Pemilu.

“Money politics tentunya bukan suatu yang baik untuk politik kewargaan dan pemilu berkualitas. Namun kita harus mampu menghadirkan strategi atau program menggerakkan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pemilu," tutur Airlangga.

Hal itu, lanjut Airlangga, bisa dilihat di berbagai negara demokrasi yang matang dan mampu menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakatnya melalui perhelatan pesta demokrasi yang dinamis.

Airlangga pun mencontohkan, program yang bisa dilakukan untuk mendorong kesejahteraan dalam perhelatan pemilu antara lain adalah berbagai aktivitas sosialisasi atau kampanye. Hal tersebut bisa menggerakkan UMKM dan ekonomi rakyat secara riil. 

Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya kebersamaan membangun bangsa, bahwa Indonesia tidak bisa dibangun oleh hanya satu atau dua partai.

“Pemilu itu dibuat untuk kestabilan politik baru. Oleh karena itu, pendekatan Partai Golkar adalah membangun koalisi. Semakin banyak koalisi, semakin baik. Karena kita partai besar tidak mungkin mengatur negara sendirian,” jelasnya.

Baca juga: Siti Zuhro: Politik Uang di Pemilu 2024 Tidak Mungkin Hilang, yang bisa Dilakukan Mengurangi

Semangat kebersamaan itu disepakati oleh sejumlah pengurus partai lain yang hadir, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen Nasdem Johnny G. Plate, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman.

Para pembicara menilai peliputan dan penayangan pelaksanaan Pemilu 2024 oleh seluruh media massa merupakan upaya mengawal pagelaran pesta demokrasi di Indonesia.