Anggota Komisi I DPR Sebut Panglima TNI Baru Harus Mampu Atasi Lima Masalah Ini
Menurut dia, ada lima poin pertanyaan untuk calon Panglima TNI dan dirinya memprediksi pertanyaan-pertanyaan Komisi I akan berkisar di lima masalah.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin memaparkan gambaran pelaksanaan uji kelayakan Panglima TNI yang nanti dilakukan.
Menurut dia, ada lima poin pertanyaan untuk calon Panglima TNI dan dirinya memprediksi pertanyaan-pertanyaan Komisi I akan berkisar di lima masalah.
Pertama, kata Hasanuddin, bagaimana upaya Panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI yang kalau menurut data yang ada akhir-akhir ini sedikit menurun.
"Kedua, bagaimana upaya Panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," kata legislator PDI Perjuangan ini, kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).
Ketiga, kata Hasanuddin, bagaimana upaya Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman aktual .
Keempat, bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Baca juga: Andika Perkasa Dinilai Cocok Jadi Menteri ATR/BPN Setelah Pensiun dari Panglima TNI
"Kemudian, bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," tandasnya.
Hasanuddin juga menyebut surat presiden (surpres) mengenai pergantian panglima TNI harus segera dikirim ke DPR.
"Prediksi kami sebelum reses atau sebelum tanggal 15 Desember 2022 sudah harus ada jadwal uji kelayakan untuk calon Panglima TNI yang baru," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan pihaknya telah menginformasikan ke Kemensetneg agar Surpres pergantian panglima TNI dapat diserahkan ke DPR pada Senin (28/11).
"Jadi penyerahan surpres Panglima TNI itu akan diserahkan oleh Mensesneg kepada Ibu Puan itu tanggal 28 November," kata Indra saat ditanya awak media.
Indra menyebut saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani sedang melakukan lawatan kerja ke Phnom Penh, Kamboja.
Puan menjadi delegasi DPR RI untuk menghadiri 43th General Assembly of ASEAN Interparliamentary (AIPA)
"Tidak jadi disampaikan hari ini, karena ibu Puan masih memimpin delegasi Indonesia pada sidang parlemen ASEAN atau AIPA di Kamboja," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.