Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Intelijen dan Terorisme Ridwan Habib menilai Panglima TNI yang baru harus dekat dengan rakyat.

Menurut Ridwan bagaimanapun juga TNI dalam sejarahnya tidak bisa dipisahkan dengan dengan rakyat.

"Ya tentu, jadi TNI tidak bisa dipisahkan dengan rakyat karena bagaimanapun selama sejarah TNI besar dan berasal dari rakyat," kata Ridwan kepada awak media setelah diskusi Diponegoro 29 Forum, Panglima TNI baru dan Pekerjaan Rumah Sektor Pertahanan, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2022).

Kemudian dikatakan Ridwan bahwa Panglima TNI yang baru dekat dengan rakyat hal yang penting. Terlebih menghadapi tahun 2023 yang menantang dalam hal ekonomi.

"Jadi dekat dengan rakyat ini penting apalagi kita menghadapi situasi menjelang 2023. Presiden mengatakan bahwa mungkin akan ada krisis. Ada tahun-tahun gelap dan era-era kegelapan di tahun 2023," sambungnya.

Melihat kemungkinan itu TNI dinilai perlu hadir membantu rakyat. Ridwan mencontohkan hal yang paling dekat ketika TNI membantu evakuasi korban gempa di Cianjur.

"Karena itu TNI perlu hadir membantu rakyat dalam problem-problemnya. Yang paling dekat misalnya gempa Cianjur. Yang sebagaimana kita tahu mau tidak mau TNI harus terlibat soal evakuasi, pembuatan tenda darurat hingga pembuatan dapur umum," sambungnya.

Maka sebab itu menurut Ridwan, Panglima TNI yang baru harus dekat dengan rakyat alias tidak berjarak.

"Ini yang saya kira juga harus dijadikan pertimbangan buat teman-teman di DPR untuk proses proper test harus mencari Panglima TNI yang tidak berjarak dengan rakyat. Punya karakteristik rekam jejak akrab dengan rakyat," tutupnya.

Diketahui, surat presiden (Surpres) mengenai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa rencanaya akan diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke DPR pada Rabu (23/11/2022) kemarin.

Baca juga: Peneliti Imparsial Al Araf Sebut Panglima TNI Baru Harus Mengubah Pola Pendekatan Keamanan di Papua

Namun penyerahan Surpres itu kemudian diundur hingga Senin (28/11/2022) mendatang lantaran Ketua DPR Puan Maharani masih berada di luar negri.