TRIBUNNEWS.COM -  Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menonaktifkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Penonaktifan ini dilakukan menyusul adanya kasus dugaan penerimaan dana praktik tambang ilegal.

Kasus ini mencuat setelah video pengakuan mantan personel Polres Samarinda Ismail Bolong viral di media sosial.

Dalam pengakuan tersebut, Ismail mengatakan telah menyetorkan sejumlah uang kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, yakni sebesar Rp 6 miliar.

Uang tersebut disebut-sebut adalah uang hasil tambang batu bara ilegal.

Meskipun setelahnya muncul video klarifikasi Ismail Bolong yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah rekayasa karena mendapatkan tekanan dari Eks Karopaminal Hendra Kurniawan.

Baca juga: Bantah Sudah Ditangkap, Bareskrim Bakal Periksa Ismail Bolong Soal Nyanyian Tambang Ilegal Besok

Namun, banyak pihak justru mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Termasuk Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, pihaknya meminta Kapolri untuk sementara melakukan penonaktifan kepada Kabareskrim.

Hal ini dilakukan untuk dapat menjaga kesewenangan jabatan.

Terlebih jika ada potensi Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto diperiksa.

"IPW sejak awal mengusulkan bahwa Kabareskrim dinonaktifkan lebih dulu ya sementara."

"Supaya ada satu jarak antara kewenangannya dengan potensi dirinya diperiksa," pinta Sugeng Teguh dikutip dari Kompas Tv.

Terlebih hal ini juga sangat berkaitan dengan citra dan marwah Polri.

Baca juga: Ismail Bolong Jadi Pintu Masuk Telusuri Dugaan Setoran Tambang Ilegal ke Petinggi Polri

Polri justru harus siap melakukan penyelidikan untuk menjawab rasa penasaran masyarakat.