Laporan Wartawan Tribunnews.com. Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan pengurus Centra Initiative dan Peneliti Senior Imparsial Al Araf menilai penunjukan KSAL Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI yang baru sudah sesuai UU TNI.

"Penunjukkan Yudo mengikuti pola rotasi yang disyaratkan dalam UU TNI. Dalam konteks itu, ini langkah awal proses pergantian yang sesuai UU TNI," kata Al Araf kepada Tribunnews.com, Selasa (29/11/2022).

Kemudian dikatakan Al Araf bahwa DPR perlu melanjutkan kewenangannya untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon Panglima TNI yang baru.

"Selanjutnya DPR perlu menggunakan kewenanganya untuk melakukan fit dan proper secara objektif dengan melihat rekan jejak calon, kapasitas, integritas dan kompetensi," sambungnya.

Kemudian dikatakan DPR perlu menanyakan beberapa isu dan agenda dalam membangun reformasi dan transformasi TNI ke arah yang profesional.

Diwartakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengajukan nama KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan segera memasuki masa pensiun.

Rencananya, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI akan digelar Rabu (30/11/2022) esok, atau setelah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Sehingga rencananya Rabu kita akan uji kelayakan," kata anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Yudo Margono Ditunjuk jadi Calon Panglima TNI, Puan: DPR Segera Proses Pergantian sebelum Masa Reses

Setelah itu, hasil uji kelayakan terhadap Yudo Margono akan dibawa dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

"Di rapat paripurna selesai dan dikembalikan ke presiden nama yang disepakati jadi Panglima TNI," ucapnya.

Legislator PDIP itu memprediksi, akan ada lima topik yang akan menjadi fokus dalam uji kelayakan terhadap Yudo.

Pertama, terkait netralitas prajurit TNI jelang pemilu dan pilpres 2024.

Kedua, peningkatan kedisiplinan prajurit. Ketiga, pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan profesionalitas prajurit.

Keempat, terkait kelanjutan renstra minimum essential force (MEF), dan kelima mengenai kesejahteraan prajurit.

"Kira-kira lima item itulah yang digali," tandasnya.