Tribun

Pergantian Panglima TNI

Penunjukkan Laksamana Yudo Margono Penuhi Janji Politik Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia

Penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa dinilai sangat tepat.

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Penunjukkan Laksamana Yudo Margono Penuhi Janji Politik Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia
Dokumentasi Ronin Barokah
Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa dinilsangat tepat. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center, Hakeng Jayawibawa menilai, penunjukkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa dinilai sangat tepat.

Apalagi jika merujuk UU TNI yang menyebutkan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

"Maka sudah sepantasnya untuk saat ini giliran panglima TNI berasal dari matra TNI AL apalagi selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat Panglima TNI belum ada satupun yang berasal dari matra TNI AL," kata Hakeng Jayawibawa dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022).

Disamping amanat UU TNI tersebut, Hakeng menyebutkan Indonesia adalah bangsa maritim yang terdiri dari lautan yang ditaburi pulau-pulau.

Baca juga: Profil 9 Pati TNI Bintang 3 Potensi jadi Calon KSAL Gantikan Laksamana Yudo Margono, Siapa Saja?

"Jadi penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai Calon Panglima memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tapi lebih ke arah sebuah keharusan disamping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya," kata Hakeng.

Dipilihnya Yudo Margono diharapkan TNI mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia serta dapat ikut mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi.

"Panglima TNI yang baru nanti dapat ikut mendukung Kebijakan Kelautan Indonesia yang terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu: pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; Tata kelola dan kelembagaan laut; Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; Budaya Bahari; dan Diplomasi Maritim," katanya.

Baca juga: Yudo Margono Calon Panglima TNI, Ini Deretan Jenderal Bintang 3 yang Bisa Jadi KSAL

Dikatakannya, saat ini yang juga patut dikaji adalah telah terjadi peralihan perhatian dan aktivitas dunia dari wilayah Mediterania dan Atlantik menuju kawasan Indopasifik.

"Peralihan perhatian dan aktivitas tersebut mengakibatkan wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis Kapal-Kapal dari seluruh Dunia. Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Karena itu penambahan kekuatan matra TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya adalah hal yang urgent untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat," ungkap Hakeng.

Persoalan lain yang juga muncul menurut pendiri dari Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) ini adalah persoalan pelanggaran kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengambil ikan.

Baca juga: Peneliti Imparsial Sebut 7 Poin yang Bisa Ditanyakan DPR kepada Calon Panglima TNI Yudo Margono

"Perlu diperhatikan Indonesia memiliki kekayaan perikanan laut berlimpah. Oleh sebab itu pula kedaulatan pangan menjadi tujuan yang harus selalu disuarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga keamanan pangan untuk masyarakat. Peran aktif TNI khususnya TNI AL dalam ikut menjaga kedaulatan pangan laut tentunya masih sangat dibutuhkan, sampai nantinya peran tersebut bisa diambil alih oleh Indonesia Coast Guard," kata Hakeng.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas