Dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi dan dalam pertemuan tersebut Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidaknkeberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp2 miliar.

Diduga telah terjadi kesepakatan antara Andi dengan Sudarso dan hal ini juga atas sepengetahuan Frank terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut.

Sebagai tanda kesepakatan, sekira bulan September 2021, diduga telah dilakukan
pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi uang sebesar Rp500 juta.

Berikutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada AP dengan menyerahkan uang sekira Rp200 juta.

Atas perbuatannya, Frank Wijaya dan Sudarso sebagai Pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, M. Syahrir sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.