Yudo Margono: TNI Harus Hadir di Tengah Rakyat sebagai Problem Solver dan Bersikap Humanis
Yudo Margono mengungkapkan TNI harus hadir ditengah rakyat sebagai problem solver. Selain itu ia menginginkan TNI juga harus bersikap humanis.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) sekaligus calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengungkapkan TNI harus hadir di tengah masyarakat sebagai problem solver dan memiliki sikap humanis.
Selain itu, Yudo juga meginginkan agar para prajurit dan perwira TNI untuk tidak melakukan tindakan tak terpuji dan bersikap arogan kepada rakyat.
Pernyataan ini disampaikannya saat melakukan uji kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Senayan pada Jumat (2/12/2022).
"TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai problem solver atau selalu bersikap humanis."
"Apabila nantinya saya mendapatkan kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat," ujarnya dikutip dari YouTube DPR RI.
Pernyataan Yudo ini pun disambut riuh tepuk tangan dari peserta rapat yang hadir.
Baca juga: Tepuk Tangan Komisi I DPR untuk Komitmen Yudo Tertibkan Oknum Tentara Arogan dan Rugikan Rakyat
Selain itu, Yudo menegaskan agar para prajurit TNI untuk selalu menerapkan 'Delapan Wajib TNI' dalam setiap penugasan.
"Sesanti 'Delapan Wajib TNI' harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat. Tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat," jelasnya.
Sebagai informasi, berikut 'Delapan Wajib TNI' yang menjadi pedoman prajurit TNI dalam bertugas dikutip dari tni.mil.id:
- Bersikap ramah tamah terhadap rakyat
- Bersikap sopan santun terhadap rakyat
- Menjunjung tinggi kehormatan wanita
- Menjaga kehormatan diri di muka umum
- Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesedehanaannya
- Tidak sekali-kali merugikan rakyat
- Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat
- Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya
Seperti diketahui, fit and proper test tengah dijalani Yudo Margono seusai diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono mengatakan setelah fit and proper test selesai, tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual dengan menyambangi rumah Yudo di Menteng, Jakarta Pusat.
"Jam empat (sore) selesai lalu akan dilanjutkan dengan verifikasi aktual langsung ke kediaman beliau," ujarnya ketika dikonfirmasi, Jumat (2/12/2022).
Baca juga: 3 Pangkogabwilhan dan Wakasal Duduk di Belakang Laksamana Yudo Margono Fit And Proper Test di DPR
Sementara untuk proses pendalaman visi-misi Yudo Margono, Dave mengatakan akan dilakukan secara tertutup melalui rapat bersama Komisi I.
"Pendalaman (visi-misi calon Panglima TNI) tertutup," katanya.
Pada proses pendalaman itu, Dave mengatakan pihaknya akan bertanya soal isu-isu faktual seperti situasi Papua hingga alutsista.
"Ya pasti isu faktual semisal peremajaan alutsista, situasi Papua, penegakan hukum, dan potensi mitigasi keamanan," tuturnya.
Pengamat: Ada 5 Hal yang Harus Diselesaikan Yudo jika Terpilih
Pengamat militer, Khairul Fahmi menjelaskan setidaknya ada lima hal yang wajib menjadi prioritas untuk diselesaikan Yudo jika menjabat Panglima TNI.
Sebagai informasi, jika Yudo terpilih menjadi Panglima TNI, maka dirinya hanya akan menjabat selama 11 bulan dan setelah itu memasuki masa pensiun.
Untuk hal pertama adalah pemantapan interoperabilitas matra melalui penguatan peran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
Kedua, adanya peremajaan dan modernisasi alutsista yang dimiliki oleh seluruh matra.
"Dukungan terhadap upaya peremajaan dan modernisasi alutsista termasuk soal pemeliharaan, penggunaan, dan keselamatan pengguna," kata Khairul melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Kamis (1/12/2022).
Baca juga: Salam Komando Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Antar Uji Kelayakan Calon Panglima TNI di DPR
Ketiga, penuntasan deretan masalah kekerasan yang dilakukan prajurit baik di lingkungan TNI, masyarakat, maupun daerah rawan dan wilayah konflik.
Keempat, pengkoreksian terkait penugasan anggota TNI yang dianggap kurang relevan dengan tugas dan fungsi dari alat negara bersemboyan Tri Dharma Eka Karma tersebut.
"Keempat, (pengkoresian terkait) pelibatan dan tugas perbantuan TNI dalam hal-hal yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi TNI serta tidak memiliki alas hukum yang kuat. Semisal yang sedang banyak dipersoalkan seperti pengamanan gedung Mahkamah Agung itu," jelas Khairul.
Terakhir yaitu komitmen dan penghormatan TNI terhadap prinsip-prinsip netralitas, HAM, demokrasi, dan supremasi sipil.
"Termasuk dalam hal pengawasan parlemen. Kita tidak ingin di masa depan terjadi lagi reaksi berlebihan atas kerja-kerja pengawasan DPR," ujar Khairul.
Baca juga: DPR: Pemaparan Visi-Misi Calon Panglima TNI Yudo Dilakukan Terbuka, Pendalaman Tertutup
Selain itu, Khairul juga melihat ada hal lain yang perlu diperhatikan pula jika Yudo menjabat sebagai TNI yaitu soal Papua, Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga kesejahteraan prajurit.
"(Ketika Yudo menjabat Panglima TNI) akan menangani sejumlah tantangan besar warisan, seperti isu dinamika lingkungan strategis, soal Papua dan IKN, juga menyangkut pengembangan organisasi, soal moral, kompetensi, dan kesejahteraan prajurit," katanya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pergantian Panglima TNI
