Tribun

Kasus Rudapaksa oleh Perwira Paspampres, Komnas Perempuan Ingatkan Agar Dijerat Undang-Undang TPKS

Berdasarkan UU TPKS, Komnas Perempuan mendorong agar TNI memastikan korban memperoleh pendampingan yang dibutuhkan.

Penulis: Ashri Fadilla
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Kasus Rudapaksa oleh Perwira Paspampres, Komnas Perempuan Ingatkan Agar Dijerat Undang-Undang TPKS
medium.com
Ilustrasi pemerkosaan. Ketua Komnas Perempun, Andy Yentriyani mengingatkan agar proses persidangan nantinya juga mengikuti tata acara hukum pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas Perempuan menyinggung perihal payung hukum yang digunakan dalam kasus rudapaksa atau pemerkosaan oleh perwira Paspampres terhadap seorang perempuan anggota Kostrad TNI.

Meski akan diproses melalui peradilan militer, Ketua Komnas Perempun, Andy Yentriyani mengingatkan agar proses persidangan nantinya juga mengikuti tata acara hukum pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Hal tersebut harus dilakukan agar korban mendapatkan hak-haknya.

"Komnas Perempuan mengingatkan agar seluruh proses persidangan ini juga mengikuti tata acara hukum pidana yang telah diatur di dalam UU TPKS, sehingga hak-hak korban juga dapat terpenuhi dengan baik," kata Andy dalam keterangannya pada Sabtu (3/12/2022).

Baca juga: Perwira Paspampres yang Rudapaksa Anggota TNI Ditetapkan Tersangka, Dijerat Pasal Pemerkosaan

Sebagaimana diketahui, tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yaitu sesudah UU TPKS disahkan.

Berdasarkan UU TPKS pula, Komnas Perempuan mendorong agar TNI memastikan korban memperoleh pendampingan yang dibutuhkan.

"Sejak pelaporan hingga pasca persidangan," ujar Andy.

Tak hanya penerapan UU TPKS, Komnas Perempuan juga menyarankan agar TNI membentuk kajian untuk menguatkan kebijakan internal.

"Untuk memastikan kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang," kata Andy.

Kemudian Andy juga menyebut perlunya revisi UU Peradilan Militer dalam tindak pidana yang dilakukan seorang anggota di luar kapasitas tugas, terutama dalam kasus kekerasan seksual.

"Tindak pidana yang dilakukan perseorangan di luar kapasitas tugas perlu diproses melalui peradilan sipil," ujarnya.

Meski demikian, Andy tetap mengapresiasi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa atas sikapnya menindak lanjuti perkara ini. Apalagi Andika telah memutuskan pemecatan bagi sang pelaku.

Namun Andy tetap mewanti-wanti adanya impunitas atau pembebasan hukum dalam kasus ini.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas