TRIBUNNEWSCOM, JAKARTA - Sejumlah parpol baru muncul jelang gelaran pemilihan umum (Pemilu) 2024, mendatang. Kini, mereka tengah menunggu tahap pengumuman penetapan peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Tentu, hal ini setelah partai baru itu mengikuti tahapan awal peserta pemilu dengan melakukan pendaftaran dan verifikasi oleh KPU RI.

Lalu, bagaimana partai baru ini melewati proses menjadi peserta Pemilu 2024?

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pun mengungkapkan, bahwa membentuk sebuah partai politik (parpol) di Indonesia bagaikan membuat sebuah negara.

Baca juga: Jika Perppu Pemilu Tak Kunjung Diundangkan, KPU Undi Nomor Urut Parpol 14 Desember

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi nara sumber dalam talkshow 'Mata Lokal Memilih' Tribun Network bertajuk 'Partai Baru vs Partai Lama: Dinamika Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024' di Studio 1 Menara Kompas, Jakarta, Senin (5/12).

"Memang bikin partai di Indonesia itu menurut saya kayak bikin negara, dahysat pekerjaan itu," kata Fahri.

Fahri lalu menyinggung sulitnya membentuk kantor partai di 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Hal tersebut terkait verfikasi yang dilakukan KPU RI untuk memastikan partau tersebut ada tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

"Itu bayangkan bagaimana kita mengatur pembentukan daerah-daerah yang kemudian KPU memeriksa supaya kita punya kantor," ujarnya.

Bahkan, kata Fahri, parpol terpaksa menyewa kantor-kantor paling tidak hingga pemilihan umum (pemilu) 2024.

Tak hanya itu ada kader di daerah yang menggunakan rumah mertuanya sebagai kantor Partai.

"Kantornya itu harus disewa, paling tidak sampai pemilu. Itu di 514 kabupaten/kota kan begitu. Jadi memang luar biasa dahsyatnya itu. Cuman memang itulah demokrasi, kita tawarkan ide ya kan," ucapnya.

Baca juga: Jika Perppu Pemilu Tak Kunjung Diundangkan, KPU Undi Nomor Urut Parpol 14 Desember

Lebih lanjut, Fahri menuturkan sebagai parpol baru, Gelora harus lebih menawarkan banyak ide agar diminati masyarakat. Ia menambahkan berbeda ketika PDIP yang disebutnya sudah memiliki saham.

"Kalau Mas Hasto (Sekjen PDIP) ini sudah pegang saham dia. Kalau kita ini belum punya saham, baru membentuk start up lah, baru nanti dilemparkan untuk dibeli oleh publik," ungkap Fahri.