Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tak menampik jika regulasi soal partai baru mengikuti Pemilu perlu diperketat.

Pasalnya, Hasto menilai jika salah satu fungsi partai politik adalah melahirkan calon-calon pemimpin masa depan. Mulai dari pendaftaran, sekolah partai hingga pendidikan politik bagi kader.

Baca juga: Tribun Network Luncurkan Kanal Pemilu 2024 Mata Lokal Memilih

"Partai memang menjadi alat perjuangan untuk mencapai tujuan bernegara juga, sehingga berpolitik untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga berpartai bukan hanya sekedar alat kekuasaan," kata Hasto dalam kesempatan yang sama.

"Oleh karena itu, di dalam pelaksanannya, di dalam tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan pengaturan atas dasar ideologi dan konstitusi itu," sambungnya.

Hasto pun mengungkapkan soal perjuangan reformasi, yakni mengkoreksi model kekuasaan otoriter orde baru. Di mana saat itu partai hanya dipaksa hanya melakukan konsolidasi menjadi 3 partai besar. Dan kemudian partai itu terbukti dalan praktek demokrasi hanya menjadi asesoris khususnya PDIP dan PPP.

Sehingga, kata Hasto, muncul semangat untuk mereformasi agar nilai-nilai demokrasi kembali muncul, dan kemudian partai muncul bak cendawan di musim penghujan.

"Sehingga diperlukan aturan bagaimana setiap partai yang bediri tidak otomatis bisa ikut pemilu. Dulu ada partai yang berdiri, yang ketumnya adalah suami dalam satu keluarga, sekretarisnya adalah anaknya, bendahara istrinya, itu muncul partai-partai seperti itu. Lalu terjadi kerumitan dalam demokrasi," jelas Hasto.

Dia juga mengatakan, bahwa partai yang akan mengikuti Pemilu perlu adanya persyarayatan khusus. Semisal, kata Hasto, bagaimana dalam permainan sepak bola yang masuk ke dalam Piala Dunia perlu mengikuti persyaratan kualifikasi. Lalu, bagaimana persyaratan diperlukan saat mendaftar ke perguruan tinggi untuk menjadi mahasiswa.

"Masa untuk ikut pemilu, ada syarat. Sehingga sesustu yang wajar," ucao Hasto.

Kedua, lanjut Hasto, diterapkan yang namanya parlementary treshold agar jumlah parpol sesuai dengan sistem politik dan pemerintahan.

Baca juga: Dilaksanakan Atas Hasil Evaluasi 2019, Kemendagri Yakin Penyelenggaraan Pemilu 2024 Lebih Baik

"Akan efektif bekerja pada padanan multi partai sederhana, bukan multi partai kompleks," jelasnya

"Jadi yang ada menurut saya bukan berlebihan, peraturan yang ada justru untuk mewujudkan iklim yang sehat agar partainya juga kuat, agar partainya mengakar terlebih dahulu," terang Hasto.

Sasar 30 Juta Suara Golput

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek mengungkapkan alasan dirinya berani membangun partai.