TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengungkapkan sejumlah pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan sebagai Undang-undang.

Diketahui pengesahan RKUHP menjadi Undang-undang ini dilakukan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-11 yang digelar pada hari ini, Selasa (6/12/2022).

Bivitri berpendapat masih ada sejumlah pasal dalam RKUHP yang seharusnya dirapikan terlebih dahulu, di antaranya ada soal Living Law atau hukum yang dianggap masih hidup di masyarakat.

Lalu ada juga pasal soal penghinaan atau penyerangan martabat Presiden, Wakil Presiden dan lembaga-lembaga negara.

"Ada beberapa pasal yang menurut kami masih harusnya diluruskan dan dirapikan dulu. Tapi barangkali perlu memilih urutannya, saya kira yang paling penting itu Living Law. Ada satu pasal yang mengatakan bahwa hukum-hukum yang dianggap masih hidup di masyarakat itu bisa diterapkan sebagai bagian KUHP ini."

"Kemudian juga pasal yang disebutkan oleh LBH Jakarta soal penghinaan atau penyerangan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden serta lembaga-lembaga negara," kata Bivitri dalam tayangan Live Program 'Sapa Indonesia Malam' Kompas TV, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Berbagai Dampak Dalam Pasal Perzinahan di KUHP

Lebih lanjut Bivitri juga menyebut pasal soal penodaan agama dan pasal terkait penyebarluasan ideologi Marxisme, Leninisme, dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

"Paling tidak dua itu, sebenarnya ada banyak sekali. Karena juga berbicara soal penodaan agama, kemudian kita juga bicara soal, yang paling penting lagi ada ini soal penyebarluasan ideologi marxisme, Leninisme, dan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila," imbuh Bivitri.

Bivitri menilai semua pasal tersebut penting untuk dikaji kembali karena interpretasinya bisa sangat luas, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, ada juga peluang terkait penerapan KUHP ini yang sangat bergantung pada penegak hukum dan penguasa.

Baca juga: Pimpinan DPR Belum Mau Temui Pendemo Yang Tolak Pengesahan KUHP 

Karena ketika KUHP ini diterapkan, maka akan ada penafsiran dari penegak hukum.

Sementara itu penegakan hukum di Indonesia sekarang ini sangat erat dengan kepentingan penguasa.

"Kenapa ini saya anggap ini semua penting, karena interpretasinya bisa begitu luas. Sehingga ini bisa nanti timbul ketidakpastian hukum, dan kemudian juga ada peluang penerapannya nanti hanya akan sangat tergantung pada penegak hukum dan penguasa."

"Karena nanti pada akhirnya ketika KUHP ini akan diterapkan, pastinya harus adanya penafsiran dari penegak hukum. Dan sekarang kita tahu penegakan hukum juga sangat berkelindan atau erat dengan kepentingan-kepentingan penguasa," ungkap Bivitri.

Baca juga: Tolak RKUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Jelaskan Enam Pasal Bermasalah

Bivitri juga mengingatkan jika KUHP yang baru disahkan ini bukan hanya soal pemerintahan yang sekarang, tapi untuk diterapkan selama-lamanya.

Hal itu berarti penerapannya akan sangat bergantung pada iklim kekuasaan yang sedang berlangsung.

"Kita juga harus ingat KUHP ini tidak hanya soal pemerintahan yang sekarang tapi selama-lamanya. Artinya kita sangat bergantung pada iklim kekuasaan yang sedang berlangsung," pungkasnya.

Baca juga: Sosialisasi RUU KUHP Diharapkan Jadi Sarana Tingkatkan Pemahaman Publik atas Urgensi Pembaruan KUHP

RKUHP Resmi Disahkan, Pemerintah Punya Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan setelah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang, ada masa tunggu 3 tahun sampai KUHP yang baru efektif berlaku.

Masa 3 tahun tersebut kata Yasonna, akan dimanfaatkan oleh pemerintah bersama DPR untuk menggencarkan sosialisasi ke para penegak hukum, jaksa, kepolisian, advokat, dosen hingga mahasiswa.

"Akan nanti ada waktu 3 tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi."

"Tim kami maupun bersama tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari KUHP," kata Yasonna, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Skeptis KUHP Dibawa ke MK, BEM Unpad: Seperti UU Cipta Kerja dan UU KPK, Kami Tidak Akan Lupa

Selain itu tim yang dibentuk oleh Kemenkumham juga akan menulis buku yang terkait dengan KUHP baru.

Buku yang ditulis berisi bagaimana tentang pertanggungjawaban pidana, hingga hukum dalam perspektif KUHP baru.

"Tim ini akan menulis buku, kitab ini akan melahirkan banyak buku tentang pertanggungjawaban pidana, tentang hukuman dan lain-lain," ujarnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Danang Triatmojo)

Baca berita lainnya terkait Rancangan KUHP.