Komisi VII DPR Minta Ganjar Pranowo dan Gibran Ungkap Bekingan Tambang Ilegal di Solo
Ganjar dan Gibran diminta menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menertibkan tindakan melawan hukum tersebut.
Penulis: Reza Deni
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap kepada aparat kepolisian nama-nama yang diduga menjadi beking penambangan liar di wilayah pemerintahannya.
Ganjar dan Gibran diminta menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menertibkan tindakan melawan hukum tersebut.
Bila perlu, dikatakan Mulyanto, nama-nama tersebut langsung dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), supaya Presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut menertibkan aksi beking oleh orang besar ini.
Baca juga: Berawal dari Video Viral, Alami Stress, Kini Ismail Bolong Jadi Tersangka Tambang Ilegal
"Ini isu sederhana. Semua sudah ada aturannya. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah diatur kewenangannya masing-masing. Tinggal dijalankan," kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (10/12/2022).
"Bila benar di lapangan ditemukan pelanggaran yang dibeking orang besar maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah melaporkannya ke aparat berwenang. Bukan malah sekedar mengumbar isu di media tapi tidak menyelesaikan masalah," ujar Mulyanto.
Mulyanto juga meminta para kepala daerah lain meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penertiban penambangan liar di wilayahnya.
Bila menemukan kendala atau hambatan dalam proses penertiban, dikatakan Mulyanto maka pemerintah jangan sungkan menempuh jalur hukum, bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi beking leluasa melancarkan aksinya.
"Pemerintah Pusat mestinya segera mengatasi soal ini, termasuk juga soal tambang di Kalimantan Timur. Ini kan menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah. Selain bocornya penerimaan negara yang semestinya diperoleh. Kekayaan alam indonesia yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum. Ini tidak sehat secara ekonomi dan politik," kata Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut menyebut sudah saatnya pemerintah bertindak tegas kepada oknum beking penambangan liar.
"Karena itu, perlu komitmen dan keberanian untuk memberantas perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama. Pemerintah harus punya kemauan kuat untuk memberantas beking penambangan liar ini secara tuntas," kata dia
"Usut semua, mulai dari operator lapangan, jaringan sampai ke dalangnya. Jangan kasih kendor," tandas Mulyanto.
Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebut jika bekingan tambang pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah tergolong ngeri.
Hal itu ia ungkapkan saat menanggapi keluhan netizen Twitter untuk menindak tambang pasir di Klaten.
Baca juga: Kapolri Diyakini Bakal Buka Tabir Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong