Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjawab pertanyaan terkait adanya dugaan aparat yang membekingi tambang ilegal.

Menjawab hal tersebut, Mahfud MD mengatakan banyak kasus mafia bukan hanya tambang ilegal tapi juga mafia tanah dan sebagainya sulit sekali diselesaikan.

Ketika akan diselesaikan, persoalan tersebut menjadi sulit karena salah satunya ada oknum aparat penegak yang membekingi.

Ia pun mengatakan telah banyak kasus yang dilaporkan kepadanya terkait hal itu.

Bahkan, Mahfud MD mengatakan telah berusahan mengirimkan tim untuk mencoba menyelesaikan salah satu laporan tersebut.

Baca juga: Kompolnas Siap Kawal Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong, Polisi Harus Profesional dan Transparan

Namun demikian, kata dia, pejabat penegak hukumnya telah dipindah sedangkan pejabat baru yang menggantikannya mengaku tidak tahu.

Seharusnya, kata dia, persoalan tersebut sederhana untuk diselesaikan.

Namun, kenyataannya persoalan seperti itu menjadi rumit untuk diselesaikan.

Persoalan tersebut menjadi rumit di antaranya karena kait kelindan, banyak terduga pelaku sebagaimana yang dicontohkannya dalam kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat negara dalam pertimbangan putusan pengadilan.

Baca juga: Jadi Tersangka dalam Kasus Tambang Ilegal, Ini Peran Ismail Bolong

Terkait hal itu, Mahfud MD kemudian bertanya terkait pengaruh seorang pejabat militer yang telah pensiun kepada Sesmenko Polhukam.

Dari situ disimpulkan bahwa pensiunan tentara tidak lagi memiliki pengaruh setelah pensiun.

"Kok di laporan saya tuh banyak membeking orang? Membekingi mafia. Jenderal ini lah jenderal ini. Ndak Pak, ndak punya kekuatan. Nah kalau begitu saya bilang ambil, saya sampaikan ke polisi, ambil. Orang sudah pensiun kok masih ini. Lalu mau menggunakan apa? Mungkin sebentar lagi ada pengumuman tersangka," kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Kamis (15/12/2022).

"Saya bilang ke Poldanya, jangan dibiarkan yang kayak gini menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi memungut uang dari masyarakat. Yang begitu banyak, dan kita, saya Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen untuk menyelesaikan ini," sambung dia.

Baca juga: IPW Nilai Penanganan Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong oleh Bareskrim Polri Tak Obyektif