TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menegaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harusnya menegur Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons pernyataan Anggota Bawaslu RI Puadi yang menganggap safari politik Anies Baswedan kurang etis dan terkesan curi start kampanye.

Menurut Andi, Bawaslu harus menegur Jokowi karena mengendorse beberapa figur bakal calon presiden (capres) seperti Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto hingga Prabowo Subianto.

"Kalau secara etik ingin dipermasalahkan ya orang pertama yang harus ditegur adalah Pak Jokowi karena Pak Jokowi bolak balik mengendorse Pak Ganjar, mengendorse Pak Airlangga, mengendorse Pak Prabowo," kata Andi saat dihubungi, Sabtu (17/12/2022).

Karenanya, Andi berharap Bawaslu bisa menilai secara adil melihat siapa yang melanggar.

"Jadi saya berharap KPU bisa adil, mana yang etik mana yang bukan," ujarnya.

Ia pun menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar mengumpulkan partai politik (Parpol) untuk diberikan pengarahan.

"Susah kan kalau mengadili etik? Apalagi ini politik yang ada aturannya rigid sehingga inilah KPU harus hadir di tengah, bila perlu sekarang mengumpulkan parpol-parpol dan sebagainya untuk dikasih pengarahan," ucap Andi.

"Walaupun agak sulit ya untuk menghentikan misalnya ada kehendak rakyat untuk mencalonkan seseorang jadi capres maupun cawapres," sambung Andi.

Selain itu, Andi juga menyinggung sejumlah lembaga survei yang mengendorse capres maupun cawapres lebih awal.

"Juga lembaga-lembaga survei yang juga mengendorse awal-awal capres-cawapres ini juga kan secara etik apakah sudah diatur atau belum?" ungkapnya.

Lebih lanjut, ia pun menganggap Bawaslu terlalu dini dalam memberikan kesimpulan jika Anies melakukan curi start kampanye.

"Menurut saya Pak Anies dianggap mencuri start itu kesimpulan terlalu dini ya. Karena belum ada peserta capres kan, baru nanti setelah ditetapkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Puadi memberi sejumlah catatan terkait kegiatan safari politik yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.