TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang disuarakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo yang meminta agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dipikirkan ulang.

Bamsoet, demikian sapaannya, menyebut pemilu 2024 harus dipikirkan ulang lantaran Indonesia sedang dalam proses pemulihan (recovery) akibat pandemi Covid-19, serta potensi ancaman global dan juga potensi bencana.

Masinton Pasaribu menilai, alasan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu tak mendasar, serta argumentasinya tidak kuat.

"Alasannya harus mendasar, kuat dong."

"Kalau alasan masih tahap recovery, saya rasa dasar argumentasinya belum kuat."

"Harus dicari dasar argumentasi yang secara logika bisa diterima publik," kata Masinton Pasaribu saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Anggota DPR RI Fraksi PDIP itu mengingatkan semua pihak agar taat terhadap konstitusi Republik Indonesia.

"Tidak boleh dasar pertimbangan yang tidak kuat, untuk dijadikan dasar untuk merubah ketatanegaraan kita," ucap Masinton Pasaribu.

Masinton Pasaribu minta semua pihak agar tak memaksakan Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya.

Menurutnya, jika dipaksakan maka bisa saja akan terjadi seperti era Soeharto menjabat sebagai presiden.

Yakni pada tahun 1997, Suharto dilantik di Sidang MPR, lalu muncul krisis ekonomi yang berpuncak pada krisis politik hingga gerakan mahasiswa dan akhirnya pada 21 Mei 1998 menyatakan berhenti.

"Kita enggak ingin pengulangan sejarah terjadi pada Pak Jokowi," kata Masinton Pasaribu.

Masinton Pasaribu mengatakan, jika argumentasi penundaan pemilu terus didengungkan lalu dipaksakan, maka bisa membuat buruk citra Presiden Jokowi.

"Itu bisa jadi nanti menjadi bolak-balik, bisa jadi bumerang terhadap Pak Jokowi sendiri. Apa yang sudah dikerjakan akan jadi hilang seketika," jelas Masinton Pasaribu.(Tribunnews/Lendy Ramadhan)