Indonesia Ajak Dunia Internasional Hindari Standar Ganda dan Politisasi HAM
Retno Marsudi mengatakan HAM berfungsi melindungi martabat manusia, bukan mengintensifkan persaingan geopolitik.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Erik S
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia mengajak menghindari politisasi hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional.
Indonesia juga mengajak menghindari standar ganda dan mempermalukan satu sama lain dalam penegakan HAM.
Baca juga: Menlu Retno: Presiden Jokowi Undang Raja Belgia ke Indonesia
Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi mengatakan HAM berfungsi melindungi martabat manusia, bukan mengintensifkan persaingan geopolitik.
"Kolaborasi kita harus didasarkan pada itikad baik dan kemauan untuk belajar dari satu sama lain," kata Retno saat membuka Dialog Regional HAM memperingati hari HAM Sedunia secara hybrid, Selasa (20/12/2022).
Retno mengatakan dalam menghadapi situasi global yang sulit, dimana dunia harus selalu membela HAM.
Dunia dalam situasi turbulensi dengan adanya krisis demi krisis yang memperparah HAM global.
Beban ditanggung oleh yang paling miskin dan kelompok yang paling rentan, dan kawasan Asia Pasifik tidak kebal dengan fenomena ini.
Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Tak Akan Pernah Tutup Jalur Yudisal Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa lalu
"Kemiskinan dan kelaparan meningkat, ketidaksetaraan dan diskriminasi merajalela," kata Retno.
Di situasi ini, Retno mengatakan banyak negara berupaya menyeimbangkan antara menegakkan HAM dan mengadopsi langkah sementara mengatasi krisis.
Dinamika politik seperti perang di Ukraina juga membutuhkan perhatian, termasuk implikasinya terhadap HAM di luar perbatasan.
Baca juga: UE Jatukan Sanksi terhadap 24 Orang Iran atas Penjualan Drone ke Rusia dan Pelanggaran HAM
Ada 3 hal yang menurutnya menjadi fokus bersama, yakni menguatkan lembaga HAM, menangani isu HAM yang paling mendesak, dan meningkatkan kerjasama di bidang HAM.
Sebab menurutnya, dunia dapat mencapai tujuan penegakan HAM jika dapat berkolaborasi.
"Di sini kami bekerja untuk memperkuat komisi antar pemerintahan ASEAN untuk mengatasi tantangan regional. Ke depan kita juga perlu melembagakan platform dialog HAM regional semacam ini," ujarnya.
