Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong upaya digitalisasi di pelbagai sektor agar salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sering melakukan giat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Mulanya, ia menjelaskan terkait capaian upaya digitalisasi yang sudah berhasil diterapkan pada 14 pelabuhan.

Kemudian, Luhut menjabarkan keuntungan penggunaan apalikasi e-Katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat ini berhasil meng-cover 2,3 juta item senilai Rp1.600 triliun.

"Itu sama dengan 105 miliar dolar (Amerika Serikat). Jadi kita enggak usah nyari mana macam korupsi, yaitu salah satu tempat korupsi. Jadi sarangnya targetin," kata Luhut dalam sambutannya dalam acara Peluncuran Aksi pencegahan korupsi 2023-2024 yang digelar KPK dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Luhut lantas menuturkan bahwa tidak akan ada yang bisa melawan atau melakukan kecurangan dalam digitallize atau sistem dan operasi yang dilakukan secara digital.

Digitisasi, termasuk di sektor pelabuhan, kata Luhut, merubah tatanan di Indonesia.

"Karena ini merobah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggi lah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," ucap Luhut.

Luhut mengatakan, efisiensi dan digitalisasi merupakan kunci. 

Menurutnya, jika seseorang mau bekerja dnegan hati mereka bisa berhasil, tanpa menjadi pencuri.

Baca juga: Menko Luhut: KPK Itu Jangan Sedikit-sedikit OTT, Buat Citra Negara Jelek 

Kemudian, Luhut meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. 

Dirinya berpendapat bahwa ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

"Ya kalau hidup hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih bersih amat di sorga aja lah kau," kata Luhut.

"Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihat lah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya (koruptor) enggak akan bisa main-main," imbuhnya.

Ditemui setelah mengikuti acara tersebut, Luhut menjelaskan bahwa yang dimaksud buruk adalah ketika pemerintah membuat peluang terjadinya OTT.

Menurutnya, dengan adanya digitalisasi, tidak mungkin lagi ada pejabat yang melakukan korupsi sehingga tidak ada OTT.

“Bukan jelek, ya jelek buat kita dong karena kota bikin peluanh ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan,” kata Luhut.