"Jadi tetap dalam konteks law enforcement itu dibolehkan," ujarnya saat ditemui usai acara Peluncuran Aplikasi Cek Pemilu 2024 pada Selasa (20/12/2022).

Namun lain halnya bila OTT disalah gunakan untuk kepentingan lain.

"Itu mungkin yang jadi problem," kata Abraham.

Oleh sebab itu, dia menilai tidak ada yang salah dari banyaknya OTT yang dilakukan KPK selama ini. Sebab, masih menjadi bagian dari law enforcement.

"Kalau tetap dalam kerangka law enforcement yang dilakukan KPK sebagai lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan, no problem menurut saya."

Baca juga: Menko Luhut: KPK Itu Jangan Sedikit-sedikit OTT, Buat Citra Negara Jelek 

Sebelumnya, Luhut menekankan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu upaya mencegah korupsi.

Luhut juga menyinggung agar KPK tidak terlalu mudah melakukan OTT, sebab menurutnya akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digitalisasi, siapa yang mau melawan kita," ujarnya.

Dirinya berpendapat bahwa ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.

"Ya kalau hidup hidup sedikit bisa lah. Kita mau bersih bersih amat di sorga aja lah kau," kata Luhut.

"Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihat lah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya (koruptor) enggak akan bisa main-main," ujarnya. (*)