Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Andi Widjajanto mengatakan, kajian Lemhannas RI pada tahun 2022 fokus pada lima isu yang diminta Presiden Joko Widodo.

Lima isu tersebut yakni konsolidasi demokrasi, tranformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dari lima fokus kajian tersebut, kata Andi, Lemhannas RI telah menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan.

"Kalau tercatat sekarang sebanyak 42 kajian atau rekomendasi kebijakan dari lima topik yang diminta Presiden Jokowi," kata Andi saat Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 Gubernur Lemhannas RI di kantor Lemhannas RI Jakarta Pusat pada Rabu (21/12/2022).

Terkait topik konsolidasi, kata Andi, Lemhannas mencatat adanya kecenderungan terjadinya regresi demokrasi di dunia yang juga terjadi di Indonesia.

Baca juga: Gubernur Lemhannas Harap Pemberian Pangkat Tituler Diberlakukan Lebih Luas Bagi Komcad

Untuk itu, kata dia, tantangan Indonesia adalah memperkuat konsolidasi demokrasi sehingga bisa semakin matang menuju Pemilu 2024 di tengah kecenderungan regresi demokrasi.

Terkait topik transformasi digital, Andi mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Lemhannas melakukan kajian agar Indonesia bisa melompat masuk ke era digitalisasi demokrasi.

Lemhannas, kata dia, juga menyadari bahwa transformasi digital di Indonesia masih harus ditingkatkan kualitas infrastruktur digitalnya.

Terutama, lanjut dia, pemerataan infrastruktur digital ke wilayah-wilaya terpencil terutama pulau-pulau kecil di Indonesia.

"Yang penting setelah infrastruktur digital itu diperkuat, maka kita harus gerak untuk perkuat literasi digital di Indonesia, yang antara lain yang usaha kami kontribusikan sesuai arahan Presiden adalah algoritma kebangsaan," kata Andi.

Baca juga: Gubernur Lemhannas Tunggu Analisa Lingkungan Strategis Dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono

Terkait topik ekonomi hijau, kata dia, saat ini ekonomi hijau mendapatkan peluang yang sangat tinggi terutama di masa pandemi Covid-19 dan disrupsi pasokan komoditas energi akibat pandemi serta perang Rusia dan Ukraina.

Volatilitas harga dari komoditas energi tersebut, kata dia, membuat banyak pihak semakin serius memikirkan transisi energi hijau ke depan.

“Kami perhatikan bahwa kapasitas Indonesia untuk melakukan transisi energi hijau ini relatif masih berada di skala menengah,” kata dia.