TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal adanya perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. 

Meski demikian, Jokowi tidak menyebut kapan reshuffle tersebut akan dilakukan. 

Namun, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebut reshuffle kabinet Jokowi diperikirakan akan dilakukan pada awal tahun 2023.

"Bahwa kapan dan kemudian siapa itu kami belum mendapatkan kabar itu."

"Tetapi kami sempat berkomunikasi juga dengan senior yang berada di dalam Istana, kita tunggu waktu, mudah- mudahan awal tahun ini, kalau tidak ada keliru," tuturnya dalam program Kabar Petang TvOneNews, Minggu (25/12/2022). 

Ngabalin menuturkan, reshuffle sejumlah menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

Baca juga: Pengamat: NasDem Bakal Dapat Simpati dari Publik Jika Para Menterinya Direshuffle

"Tentu bapak Presiden yang memiliki kewenangan," tuturnya. 

Terkait isu menteri dari Partai Nasdem diisukan bakal dicopot, Ali menegaskan Presiden akan merombak menteri berdasar kinerjanya bukan dari urusan partainnya. 

"Kalau reshuffle itu terjadi ukurannya bukan dari partai mana." 

"Tapi seberapa jauh evaluasi kinerja maupun profesonalisme kerja dan janji, termasuk di antarannya bagaiamana komitmen para menteri yang menjadi evaluasi bapak Presiden."

"Sehingga bukan urusan partainnya, tapi urusan profesionalisme antara presiden kinerja menterinya," tegasnya.

Menteri dari NasDem Dikabarkan akan Dicopot

Jokowi memberikan sinyal kemungkinan adanya reshuffle saat ditanya perihal hasil Survei Charta Politika. 

Dalam survei itu menunjukkan mayoritas publik menginginkan adanya reshuffle kabinet.

Ia menjawab singkat bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

“Mungkin (dilakukan reshuffle),” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022). 

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai isu reshuffle kali ini bukan berkaitan dengan kinerja para menteri.

Ujang menyebut, jika reshuffle mendatang akan berkaitan dengan faktor politik.

Terutama, pasca Partai NasDem yang berada di dalam koalisi pemerintahan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) di 2024.

"Saya melihat ini bukan faktor kinerja atau apa, tetapi faktor politik."

"Kelihatannya pada persoalan politik, pada persoalan Nasdem yang dianggap dia sudah mencapreskan Anies, dan itu tidak disukai oleh Jokowi," ucap Ujang.

Ujang juga menyebut, akan ada kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle terhadap tiga menteri dari Partai Nasdem.

"Apakah akan dihabiskan (Menteri dari NasDem) bisa jadi. Atau di reshuffle dua, atau satu atau semuanya."

"Semua itu menjadi hak preogratif presiden Jokowi, siapapun yang di reshuffle tergantung Jokowi," terang Ujang.

Djarot Singgung Evaluasi Kinerja 2 Menteri Nasdem

Menanggapi isu reshuffle, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, meminta dua menteri kabinet Jokowi untuk dievaluasi.

Menurut Ketua DPP PDIP itu, beberapa tahun terakhir, kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," katanya, Jumat (23/12/2022).

Djarot lalu menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi.

Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem.

Yakni Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL); dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi. Semua menteri juga dievaluasi."

"Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," beber Djarot.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Taufik Ismail/Mario Christian S/Hendra Gunawan)