"Kita sudah tahu semua ada agenda G20. Pada gelaran G20 jelas pesannya disampaikan melalui mangrove, yang merupakan ide dasarnya Bapak Presiden dan ini akan kita lanjutkan," ujarnya.

Selain itu, pada COP 27 UNFCCC (dalam hal ini dibandingkan dengan COP 21, 2015), Indonesia berada di posisi puncak upayanya dengan instrumen diplomasi iklim yaitu FoLU Netsink 2030.

Sebuah komitmen ambisius sekaligus realistis dalam penurunan emisi gas rumah kaca untuk sektor hutan sampai 2030.

"Itu bukan hal sembarangan, bukan asal-asalan. Internasional mengatakan target di 2050 atau 2060. Kita khusus kehutanan dengan kontribusi kira-kira 59 persen dari emisi GRK, mengambil langkah berani, dengan situasi ini untuk dapat menyelesaikan di 2030. Tentu dengan langkah-langkah berikutnya yang sistematis dilakukan, dan ini realistis karena kita sudah belajar dan mempraktekkannya, sudah juga didasarkan pada teoritik dan empirik dari praktek-praktek yang kita lakukan," tutur Menteri Siti.

Pengendalian emisi GRK sektor kehutanan berlangsung dan sedang didorong terus pengendalian emisi sektor energi, industri dan sampah limbah dengan berbagai instrumen kebijakan yang ada, lintas sektor dan bersama para pihak.

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran untuk lingkungan hidup yang baik, kesadaran kelola sampah dan sensitif terhadap pencemaran semakin kuat di tengah masyarakat.

Kebijakan alokasi dan keberpihakan pada masyarakat luas sudah berjalan dan masih membutuhkan aktualisasi nyata untuk langsung mengena pada aspek kesejahteraan material sebagaimana kebutuhan masyarakat.

Peran penegakan hukum juga cukup menonjol dan telah membangun kesadaran bersama berbagai elemen masyarakat untuk tanggung jawab bersama menjaga alam dan lingkungan Indonesia.

Catatan lain yang sangat penting dan ini dapat menjadi pijakan dasar ke depan yaitu aktualisasi generasi muda pada pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya, sirkular ekonomi juga di Tahun 2022 muncul dan menguat. Secara keseluruhan, sistem-sistem yang dibangun, dimantapkan di tahun 2022 ini, akan dipertajam dan dilanjutkan.

Sistem lain yang tengah dibangun yaitu tentang ekonomi karbon. Menteri Siti mengatakan KLHK menyerap aspirasi agar ada keadilan, etik, solidaritas, dan inklusif di dalamnya. Hal ini juga akan bangun sistemnya.

Regulasi awalnya sudah, dan diperkirakan bulan Maret atau April sudah diselesaikan. Dengan demikian, apa yang disebut karbon yang sesungguhnya juga ada hak konstitusional rakyat disitu, bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Jadi saat mereka ikut menanam mangrove misalnya, masyarakat dapat merasakan manfaatnya juga.

"Oleh karena itu, yang seperti ini sistemnya kita ikuti, kita establish, kita mantapkan di awal 2023," kata Menteri Siti Nurbaya.