Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai wajar jika Presiden Joko Widodo hendak melakukan perombakan atau reshuffle kabinet di sisa masa jabatan.

Menurut, dia tidak ada yang salah karena reshuffle sepenuhnya merupakan hak presiden.

"Misalnya pak presiden tinggal dua tahunan ya misalnya tinggal tiga bulan beliau mau reshuffle kabinetnya itu sah-sah saja, apalagi sekarang masih dua tahun," kata Wasekjen PKB Syaiful Huda kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).

Huda mengatakan termasuk bila ada pertimbangan politik di balik urgensi reshuffle.

Baca juga: Elite PKB: Parpol Koalisi Belum Diajak Bicara Presiden Soal Isu Reshuffle

"Tapi sekali lagi saya tegaskan ya, kalau misalnya pertimbangan politis semata, menurut saya sah-sah saja," kata Huda.

Huda menegaskan posisi para menteri di kabinet memang merupakan jabatan politik yang bertugas pembantu presiden.

Karena itu, presiden yang paling tahu bantuan apa yang paling tepat dibutuhkan. Menteri sendiri, kata Huda harus siap, baik saat diangkat maupun diberhentikan.

"Jadi dia pejabat politik karena pejabat politik dan statusnya pembantu presiden gitu. Jadi bantu, kalau yang mau dibantu sudah nggak, merasa nggak nyaman kan kapanpun bisa diganti," tandas Huda.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak banyak berbicara saat ditanya mengenai rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Presiden hanya menyimak pertanyaan dari wartawan ketika ditanya soal reshuffle, usai meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap 1, pada Senin, (26/12/2022),

“Ya saya dengar,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle.

Presiden hanya memberikan Clue saat ditanya mengenai saran PDIP bahwa Menteri yang harus direhuffle yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

“Cluenya (tangan bikin huruf O),” kata Presiden.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

“Mungkin,” kata Presiden

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu terungkap dalam temuan lembaga survei Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.