Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ditantang NasDem Adu Prestasi Menteri, PDIP Sebut tidak Ada Konstitusi yang Mengatur Adu Prestasi

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan tidak ada peraturan atau konstitusi yang mengatur adanya adu prestasi menteri.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Ditantang NasDem Adu Prestasi Menteri, PDIP Sebut tidak Ada Konstitusi yang Mengatur Adu Prestasi
Tribunnews.com/Fersianus Waku
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan tidak ada peraturan atau konstitusi yang mengatur adanya adu prestasi menteri. Pernyataan ini merespons tantangan Partai NasDem agar adu prestasi dengan menteri PDIP di tengah wacana reshuffle atau perombakan kabinet. 

Irma juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo adalah pihak yang mendesak untuk melancarkan impor beras karena cadangan beras nasional kurang.

Ia menilai pernyataan itu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena permintaan datang dari Bulog dan Kemendag dan justru Mentan membela petani yang jelas-jelas memiliki gabah yang cukup.

"Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, impor beras itu maunya Bulog dan Kemendag, kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja tidak mampu serap gabah petani! Jadi jangan asbun deh," ungkap Irma.

Lebih lanjut, Irma meyakini apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle bukan karena faktor politis.

"Soal reshuffle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta partai politik (Parpol) yang mencalonkan sosok antitesis Jokowi agar menarik diri dari koalisi pemerintahan.

Awalnya, Hasto menyebut reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Dia lalu membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.

Baca juga: Tepis Isu Koalisi dengan NasDem, PKB: Belum Ada Perintah dari Cak Imin

Berita Rekomendasi

"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023', Jumat (30/12/2022)

Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.

"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas