TRIBUNNEWS.COM - Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim menanggapi soal pernyataan dari PDI-P yang meminta menteri-menteri dari NasDem gentle dan mundur sebelum direshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hermawi menegaskan, NasDem adalah pendukung utama Presiden Jokowi sehingga berkomitmen dengan Presiden Jokowi.

Sehingga terkait reshuffle kabinet ini, NasDem akan menunggu keputusan dari Presiden Jokowi.

Menurut Hermawi, apapun keputusan Presiden Jokowi nanti, NasDem akan mengikutinya.

"Kami itu berkomitmen dengan Presiden Jokowi. Kami ini pendukung utama."

"Jadi kami menunggu keputusan dan ketetapan apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi, tentu akan kami ikuti," kata Hermawi dalam tayangan Program 'Sapa Indonesia Malam' Kompas TV, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Harta Kekayaan Siti Nurbaya Bakar, Menteri dari NasDem yang Disorot karena Isu Reshuffle Kabinet

Lebih lanjut Hermawi menyebut, tidak ada kemungkinan reshuffle kabinet yang dikarenakan desakan orang per orang.

Pasalnya menurut Hermawi, reshuffle kabinet terjadi karena tiga alasan.

Yakni karena kinerja menteri itu sendiri sehingga ia di-reshuffle oleh presiden.

Lalu karena menteri tersebut berhalangan tetap atau terkena OTT.

Baca juga: Dua Menteri NasDem Berpotensi Besar Kena Reshuffle, Johnny G Plate Tetap Bertahan?

"Jadi kami tidak melihat ada kemungkinan reshuffle kabinet karena desakan orang per orang. Reshuffle kabinet itu karena kinerja, berhalangan tetap, atau karena OTT," terang Hermawi.

Hermawi menambahkan, isu reshuffle yang kini ramai diperbincangkan publik ini tidak akan menganggu konsentrasi NasDem.

Terutama konsentrasi para petugas dan seluruh pimpinan NasDem yang berada dalam kabinet.

"Jadi semua ini tidak menganggu konsentrasi petugas-petugas seluruh pimpinan-pimpinan NasDem yang ada di kabinet," tegas Hermawi.

Baca juga: Ali Ngabalin Minta Menteri yang Terkena Reshuffle Tetap Tersenyum dan Jangan Marah

Politisi PDIP: Kalau Gentle, Lebih Baik Menteri dari NasDem Mundur dari Kabinet

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Baca juga: Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Asal NasDem yang Digoyang Isu Reshuffle Kabinet

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.

Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

Baca juga: Pengamat Soal Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi: Cenderung Politis Ketimbang Urusan Kinerja

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.

Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.

"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.

Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk.

Baca juga: Partai Gerindra Tak Mau Ikut Campur Urusan Reshuffle Kabinet

Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk.

"Berani enggak kita terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga dan memberikan subsidi kepada harga, bukan kepada pupuk, tapi kepada outputnya," jelasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Theresia Felisiani)

Baca berita lainnya terkait Reshuffle Kabinet.