PM Malaysia Anwar Ibrahim Bakal Bertemu Jokowi, Ini Harapan Migrant Watch soal Penempatan TKI
Direktur Migrant Watch Aznil Tan menilai kunjungan dua hari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia menaruh harapan besar bagi PMI.
Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Migrant Watch Aznil Tan menilai kunjungan dua hari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia menaruh harapan besar bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk melakukan bersih-bersih kerja sama ketenagakerjaaan migran antara Indonesia dan Malaysia.
"PMI menaruh harapan besar pada pertemuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan Presiden Jokowi jika serius melakukan bersih-bersih untuk menyapu permainan kotor dalam kerjasama ketenagakerjaaan Indonesia - Malaysia. Saya tagih janji Dato Anwar yang menyatakan akan melakukan pembersihan, waktu teleponan dengan Jokowi," kata Aznil dalam keterangannya, Minggu (8/1/2023).
Aktivis 98 itu menyebutkan salah-satu contoh bukti permainan kotor dalam proses penempatan PMI yang diberlakukan oleh sebuah entitas bernama VIMA (Visa Malaysia Agency).
Menurutnya, pengurusan Visa Dengan Rujukan (VDR) dikenakan biaya tinggi merupakan punggutan liar.
"Banyak pembenahan dan pembersihan mesti dilakukan dalam kerjasama ketenagakerjaaan antara Indonesia dan Malaysia ini agar berjalan baik. Yang pertama sekali ada di depan mata adalah pengurusan VDR bagi PMI yang dikenakan biaya Rp 1.115.600 oleh sebuah sebuah agency bernama VIMA. Itu pungli karena melanggar MoU pasal 11 ayat 2," kata Aznil.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dalam MoU Indonesia-Malaysia tentang penempatan PMI, pasal 11 angka 2, yang ditandatangani Menteri Tenaga Kerja RI dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, serta disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia, pada tanggal 1 April 2022 yang lalu, bahwa setiap biaya yang timbul akibat penerapan kebijaksanaan, hukum, peraturan dari pemerintah malaysia akan menjadi beban pihak employer dan dibayar penuh di wilayah hukum Malaysia.
"Namun faktanya dipunggut di Indonesia dan dibebankan kepada PMI. Ini semestinya harus diberantas dan VIMA ini mesti ditangkap," kata dia.
Sebelumnya, PMI untuk mengurus visa di Kedubes Malaysia di Jakarta dan konsulat dengan total biaya RM 15 atau setara Rp 53.000 pada nilai tukar kurs sekarang.
"Ada pembengkakan biaya yang berlipat-lipat ganda, hingga hampir 23 kali lipat, untuk pengurusan visa yang sebelumnya hanya Rp50.000 menjadi Rp1.115.600. Ini bancakan yang sangat biadab dilakukan oleh agency VIMA. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim harus tahu ini, bahwa ada praktek menghisap darah PMI,"tegasnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan resminya ke Indonesia.
Baca juga: Jokowi - Anwar Ibrahim Bakal Saksikan Penyerahan 11 LoI Kerjasama RI - Malaysia untuk IKN
PM Malaysia akan menjajaki kerja sama bilateral Malaysia dan Indonesia.
Salah satu agendanya akan menyaksikan penyerahan 11 Letters of Interest (Lol) dari perusahaan Malaysia untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN Nusantara.
Lewat akun instagram miliknya, Anwar nampak ditemani sang istri Wan Azizah.