TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delapan partai politik (parpol) yang memiliki wakil di parlemen atau DPR RI menyatakan sikap tegas menolak wacana sistem proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024.

Delapan parpol yang menolak sistem Pemilu proporsial tertutup yakni Partai Golkar, PAN, NasDem, Demokrat, PKB, PKS, PPP, dan Gerindra.

Pernyataan penolakan itu disampaikan oleh ketua umum dan eliter parpol pada Minggu (8/1/2022) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dari delapan parpol, meski ikut menolak sistem pemilu proporsional tertutup, hanya elit Partai Gerindra yang tidak hadir.

Apa itu sistem Pemilu proporsional tertutup?

Dikutip dari jurnal berjudul Menggagas Sistem Pemilu yang Sesuai dengan Sistem Demokrasi Indonesia, yang ditulis mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untag Semarang, Budiono, sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan bagian dari sistem pemilu proporsional.

Dalam sistem proporsional, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan prosentase jumlah suara yang diperoleh tiap parpol.

Pakar hukum Jimly Asshiddiqie memberi contoh, misal terdapat satu juta pemilih, sementara kursi yang diperebutkan ada 10 kursi, maka satu kursi di lembaga perwakilan rakyat membutuhkan dukungan 10 ribu suara.

Dalam sistem proporsional ini, ada dua yakni sistem proporsional terbuka dan tertutup.

Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon legislatif. 

Partai nantinya yang akan menentukan caleg yang lolos berdasarkan perolehan kursi yang didapat partai. 

Sementara dalam sistem Pemilu proporsional terbuka, pemilih memilih gambar parpol dan gambat kandidat yang diusung parpol.

Perolehan kursi didiberikan kepada caleg yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.

Sistem proporsional terbuka ini diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009 silam. 

5 Pernyataan Sikap 8 Pimpinan Parpol di DPR

Delapan partai politik (parpol) yang memiliki wakil di parlemen atau DPR RI menyatakan sikap tegas menolak wacana sistem proporsional tertutup diterapkan pada Pemilu 2024.

Pernyataan sikap itu dihasilkan setelah para ketua umum dan elite parpol melakukan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Juga hadir  Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Sementara perwakilan Partai Gerindra tak hadir namun telah menyepakati sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Ada lima poin keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Lima poin tersebut dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Berikut Lima Poin Pernyataan Sikap Delapan Partai Politik.

Pertama, Kami Menolak Proporsional Tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.

Sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita.

Di lain pihak, sistem Pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin Demokrasi mundur,

Kedua, Sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUUVI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem.

Ketiga, KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang undangan.

Keempat, Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.

Kelima, Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas Politik, keamanan dan ekonomi.(TIM TRIBUN)