TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah harus bisa mengendalikan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. 

Satu di antara caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. 

Sebab, berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat ini 80 persen pertalite dinikmati masyarakat mampu dan 89 persen solar bersubsidi dinikmati dunia usaha dan masyarakat mampu.

Melihat fakta ini, pemerintah disarankan untuk segera menata distribusi BBM bersubsidi agar lebih baik lagi, sehingga masyarakat yang tidak mampu atau miskin dapat menikmati subsidi energi.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, pengendalian penggunaan BBM bersubsidi sangat penting. 

Sebab, negara telah mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN, sehingga harus tepat guna dan tepat sasaran.

"Berapapun anggaran yang digelontorkan untuk subsidi BBM ke masyarakat pasti akan habis. Jadi harus diatur pada kota-kota tertentu maupun pada penggunaan oleh masyarakat. Nah, ini butuh sistem," kata Karding dalam diskusi bertajuk Optimalisasi MyPertamina untuk BBM Subsidi Tepat Sasaran, di Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Karding mengatakan, MyPertamina adalah salah satu jalan untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi. 

Karena itu, warga masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi, baik Pertalite ataupun Solar bersubsidi, harus menggunakan aplikasi yang awalnya diterapkan untuk menjaga loyalitas konsumen Pertamina ini. 

"MyPertamina itu perlu, agar semua penggunaan BBM bersubsidi dapat dikontrol dan diminimalisir kemungkinan-kemungkinan subsidi tidak sampai pada yang berhak," ujar dia.

Baca juga: Daftar 11 Kab/Kota yang Wajibkan Pakai Kode QR MyPertamina saat Beli Solar Subsidi

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra, Irto Ginting menerangkan, pengguna BBM subsidi harus mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.id.

Nantinya pelanggan akan mendapatkan QR Code sebagai bukti bahwa mereka layak mengonsumsi subsidi energi ini. 

"Jadi tidak wajib punya aplikasi MyPertamina. Saat ini QR Code Subsidi Tepat ini juga masih sebatas uji coba, bagaimana menguji kesiapan sistem dalam mencocokan data kendaraan dengan volume yang disalurkan," katanya.

Irto berharap, QR Code ini akan disesuaikan lagi penerapannya dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tentang distribusi BBM bersubsidi. Dengan penyesuaian itu, penyaluran BBM bersubsidi akan dapat terkontrol dan transparan data penyalurannya.