TRIBUNNEWS.COM - Setidaknya tiga nama diprediksi akan mengisi kursi menteri jika benar NasDem akan terkena reshuffle.

Menurut Pengamat Politik, Agung Baskoro, tiga nama yang dimaksudnya adalah Budiman Sudjatmiko kader PDIP, Erzaldi Rosman kader Gerindra, dan Ahmad Dolly Kurnia kader Golkar.

Agung Baskoro mengungkapkan prediksi ini berdasarkan kuantitatif.

“Secara kuantitatif, kursi atau suara di parlemen, besar kemungkinan kader-kader PDIP, Gerindra, dan Golkar akan menggantikan menteri-menteri Nasdem jika reshuffle jadi dilakukan,” kata Agung Baskoro saat dihubungi, Jumat (13/1/2023).

“Kader PDIP seperti Budiman Sudjatmiko mengemuka. Sementara di sisi Gerindra, muncul figur Erzaldi Rosman dan Golkar, sosok Ahmad Dolly Kurnia patut dipertimbangkan,” sambungnya.

Jauh sebelumnya, Pengamat sekaligus Direktur Politik Perundang-undangan 2Indos, Khalid Akbar, juga menyebut nama Budiman Sudjatmiko sebagai sosok yang berpotensi menjadi menteri baru jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar melakukan reshuffle.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle NasDem, Pengamat: Presiden Harus Jadi Kepala Pemerintahan, Bukan Kepala Koalisi

Alasannya, latar belakang Budiman sebagai aktivis 1998 dinilai menjadi bukti ia bisa mengurus permasalahan bangsa.

"Kita punya Generasi 1998 yang terbukti memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengurus dan menyelesaikan persoalan bangsa, di antaranya seperti Budiman Sudjatmiko," kata Khalid, Minggu (25/12/2022).

Selain nama Budiman Sudjatmiko, ada dua kader PDIP lainnya yang juga dinilai berpotensi menjadi menteri pengganti NasDem.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, mengatakan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, dan eks Gubernur Bali, I Wayan Koster, layak dipertimbangkan.

“Mungkin dari PDIP ada Gubernur Sulawesi Utara 2 periode, Olly Dondokambey, ada mantan Gubernur Bali I Wayan Koster,” ungkapnya.

NasDem Siap Di-reshuffle

Ketua DPP NasDem, Effendi Choirie atau Gus Choi, mengaku siap jika menteri dari partainya di-reshuffle.

Ia menegaskan pihaknya akan menerima segala konsekuensi atas dukungan partainya pada eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Itu enggak perlu sakit hati, gak perlu baper," ujarnya, Sabtu (7/1/2023).

Kendati demikian, Gus Choi punya catatan terhadap pemerintahan Jokowi jika benar NasDem akan ditendang dari Kabinet Indonesia Maju.

Jika saja reshuffle benar-benar terjadi dan NasDem disingkirkan, Gus Choi menilai cara berpolitik pemerintahan Jokowi kurang dewasa.

"Tetap ada catatan 'oh begini cara berpolitiknya' 'oh ini kurang dewasa' jadi tetap ada penilaian tapi kesiapan tetap harus ada," katanya.

Ia pun menegaskan, meski presiden memiliki hak, begitu juga dengan partai pengusung.

Baca juga: Ada Reshuffle Kabinet, Jokowi Diminta Pertahankan Sri Mulyani

Karena Jokowi, yang dalam hal ini presiden, dinilai Gus Choi bukan seorang raja.

"Kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya itu sudah dihitung plus minusnya, jadi enggak ada masalah."

"Cuma itu tadi saya ingin menegaskan presiden punya hak pengusung juga punya hak," ungkapnya.

"Intinya adalah presiden bukan raja, presiden punya hak memang iya punya hak."

"Tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyarawah," tegasnya.

Kemungkinan Reshuffle akan Dilakukan pada 1 Februari 2023

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, memperkirakan Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya pada 1 Februari 2023 mendatang.

Tanggal 1 Februari 2023 adalah Rabu Pon.

Menurut kebiasaan Jokowi selama ini, ia melakukan hal-hal penting di Rabu Pahing atau Rabu Pon.

Prediksi ini disampaikan Arsul Sani karena Rabu Pahing sudah lewat di bulan Januari, yaitu tanggal 11 Januari 2023.

"Bulan Januari Rabu Pahing sudah lewat, biasanya reshuffle itu kalau tidak Rabu Pahing, Rabu Pon."

"Rabu Pon nanti kalau kita lihat penanggalan baru ada di tanggal 1 Februari kalau tidak salah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Meski demikian, Arsul Sani mengatakan hanya Jokowi sebagai presiden yang tahu soal ada atau tidaknya reshuffle.

Sebagai partai koalisi, PPP menyerahkan seluruh keputusan reshuffle pada Jokowi.

Baca juga: Ekonom: Isu Reshuffle Tak Berdampak ke Perekonomian RI

"Apa yang menjadi basis reshuffle itu yang paling tahu adalah presiden apakah kinerja atau basis-basis yang lain lah."

"Misalnya alasan politik. Ya itu kita serahkan saja kepada presiden sebaiknya yang di luar itu artinya termasuk partai politik koalisi ya kita menunggu saja," tandasnya.

Sebelumnya, isu reshuffle mencuat setelah NasDem mendeklarasikan mantan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Rumor mengatakan reshuffle tengah menghantui partai NasDem buntut mengajukan Anies sebagai capres.

Sejak deklarasi NasDem tersebut, hubungan Surya Paloh dan Jokowi diisukan merenggang.

Terakhir, Surya Paloh tidak terlihat di pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang digelar pada 10-11 Desember 2022.

Jokowi sendiri tak menampik dan meminta publik menunggu, saat beberapa kali ditanya soal reshuffle.

"Tunggu saja,” kata Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023).

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Naufal Lanten/Igman Ibrahim)