TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desas-desus wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi tanda tanya.

Adapun isu reshuffle ini makin mencuat ketika PDI Perjuangan menyinggung kinerja menteri dari Partai Nasdem beberapa waktu lalu.

Pengamat politik Agung Baskoro melihat ada sejumlah opsi yang bisa diambil Presiden Jokowi untuk menggantikan posisi menteri jika kader NasDem didepak dari Pemerintahan.

Selain dari politisi, kalangan profesional hingga purnawirawan TNI berpotensi besar mengisi jabatan menteri.

Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa hingga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Yusril Ihza Mahendra dinilai sosok potensial mengisi kursi menteri.

“Menimbang relasi Presiden Jokowi dengan kedua sosok ini sangat baik. Dan secara kompetensi, baik Andika maupun Yusril punya rekam jejak yang mentereng di bidangnya, baik soal Hankam  di sisi Andika dan Hukum di sisi Yusril,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Minggu (15/1/2023).

“Namun pertanyaan mendasarnya mengemuka, Apakah Andika mewakili Nasdem atau profesional sebagaimana Hadi Tjahjanto yang ditunjuk jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang pasca-pensiun dari TNI/Panglima,” sambungnya.

Hal itu lantaran Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) ini melihat bahwa Presiden Jokowi saat ini cenderung membutuhkan kekuatan politik yang solid.

Sebab, lanjut dia, NasDem diperkirakan kuat bergabung bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai oposan di Pemilu mendatang.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle NasDem, Pengamat: Presiden Harus Jadi Kepala Pemerintahan, Bukan Kepala Koalisi

Sementara itu, menurut Agung, Presiden Jokowi tidak punya hambatan untuk membawa Yusril Ihza Mahendra ke dalam kabinet.

“Sehingga relevansi partai-partai lain seperti PDIP, Gerindra, Golkar hingga Perindo menjadi penting demi menjaga soliditas pemerintahan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengungkapkan hal serupa.

Menurutnya, selain politisi, potensi kekosongan kursi menteri dapat ditempati kalangan profesional.

Selain Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, mantan Ketua Kadin Rosan Roeslani pun bisa saja menjadi opsi.

“Profesional bisa berasal dari kalangan organisasi pengusaha seperti KADIN, mantan Ketua Kadin seperti Rosan Roeslani,” ujarnya.

Baca juga: Ekonom: Isu Reshuffle Tak Berdampak ke Perekonomian RI

Sebelumnya, Pengamat politik Agung Baskoro menyebutkan bahwa politisi dari PDI Perjuangan berpotensi besar mengisi kekosongan kursi jika menteri dari NasDem terkena reshuffle.

Tak hanya PDIP, parpol lain turut berpotensi mengisi kekosongan kursi menteri, di antaranya Golkar hingga Gerindra.

“Secara kuantitatif, kursi/suara di parlemen, besar kemungkinan kader-kader PDIP, Gerindra, dan Golkar akan menggantikan Menteri-Menteri Nasdem jika reshuffle jadi dilakukan,” kata Agung Baskoro saat dihubungi, Jumat (13/1/2023).

“Baik sekadar mengurangi jatah menteri nasdem maupun mendepak seluruh kader Nasdem di kabinet,” sambungnya.

Agung menyebut sejumlah nama yang berpotensi mengisi kursi menteri pasca-reshuffle.

“Kader PDIP seperti Budiman Sudjatmiko mengemuka. Sementara di sisi Gerindra, muncul figur Erzaldi Rosman dan Golkar, sosok Ahmad Dolly Kurnia patut dipertimbangkan,” ujarnya.

Baca juga: Soal Reshuffle: NasDem Ngaku Tak Baper, Sebut Jokowi Bukan Raja, Dukungan Tidak Datang dari Langit

Selain PDIP, Golkar dan Gerindra, Agung mengatakan ada partai politik di luar jika dilihat secara kualitatif.

Partai Perindo menjadi satu opsi yang dapat dipertimbangkan. Partai yang diketuai Hari Tanoesoedibjo ini memiliki bisnis media yang punya pengaruh kuat untuk partai politik.

“Karena partai ini juga memiliki media yang lebih solid dari Nasdem di luar hadirnya tokoh-tokoh berpengaruh seperti Tuanku Guru Bajang, Ferry Kurnia, Mahyuddin,” kata Agung.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar Presiden Jokowi memastikan bahwa kinerja menteri yang berpotensi terkena reshuffle ini telah bekerja dengan baik.

Hal itu supaya tidak meninggalkan kesan politis jika nantinya kocok ulang resmi dilakukan.

“Presiden hendaknya tak lupa memastikan bahwa kinerja para menteri di luar kader-kader NasDem, memang sudah sesuai harapan,” ucap Agung.

“Agar reshuffle yang dilakukan tak identik dengan pertimbang politik semata, namun juga ada soal-soal substantif yang utama terkait kinerja, kebijakan yang dihasilkan dan prestasi yang sudah ditunjukkan,” lanjutnya.

Baca juga: PDIP Beri Pertimbangan Reshuffle ke Jokowi hingga Kemungkinan Kursi Kosong Diisi Kadernya

Diketahui, Presiden Joko Widodo kembali melempar sinyal akan adanya perombakan atau reshuffle susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu Jokowi sampaikan guna merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju ia merombak susunan kabinet. 

"Mungkin," kata Jokowi seusai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).

Kendati demikian, Jokowi tidak mengungkapkan kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.

"Ya nanti," ujar dia.

Merespons pernyataan Jokowi, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat blak-blakan menyebut dua menteri asal Nasdem mesti dievaluasi kinerjannya, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

Ia berpendapat, perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat.