Kepala BIN Sebut 2023 Sebagai Tahun yang Gelap, Ini Sejumlah Faktor Pemicunya
Berdasarkan analisis big data BIN dan intelijen dunia, ada beberapa potensi ancaman dan tantangan global pada 2023 yang perlu menjadi perhatian
Penulis: Reza Deni
Editor: Muhammad Zulfikar
“Pada 2023 seluruh Pemda dan K/L tetap waspada, karena situasi 2023 ditandai dengan masalah geopolitik yang susah diprediksi,” katanya.
Baca juga: Budi Gunawan Bicara Soal Kriteria Fisik Calon Pemimpin, JAN : Sah-sah Saja
Sri Mulyani juga berpesan kepada para kepala daerah untuk dapat menggunakan APBD sebagai alat melindungi masyarakat dan perkonomiannya. Belanja dari anggaran harus dilakukan dengan bijak sehingga dapat memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia.
Sri Mulyani menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp104 triliun untuk ketahanan pangan.
Menurutnya, perlu dilakukan beberapa perbaikan dari penggunaan APBN dan APBD untuk menjaga kinerja ekonomi, inflasi, sekaligus melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di antaranya perbaikan dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Insentif Daerah (DID), hingga dana istimewa berdasarkan formulasi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ia mengatakan, bila daerah turut menggunakan APBD untuk ketahanan pangan, akan semakin memperkuat langkah yang telah dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah pun juga telah mengalokasikan Rp476 triliun di tingkat pusat untuk bantuan sosial, sementara Pemda memiliki Rp 19 triliun.
“Itu bisa memberi kombinasi supaya daya beli dan target kemiskinan ekstrem dan stunting bisa diturunkan secara cepat, karena anggaran ada,” tegasnya.
Pesan terakhir Sri Mulyani, tidak hanya untuk pemerintah daerah, tetapi juga pusat, bahwa harus menjaga tata kelola yang baik dengan menghindari praktik korupsi dan moral hazard. Untuk 2023, pihaknya telah mengalokasikan Rp3.060 triliun dalam APBN yang akan menjadi instrumen penting menjaga ekonomi dan rakyat dari risiko resesi dunia dan guncangan geopolitik.
Baca juga: Survei LPI: Publik Meyakini BIN Jadi Institusi Terdepan Hadapi Ancaman di 2023
Dengan demikian, Sri Mulyani menekankan pentingnya kombinasi pengendalian inflasi dari pemerintah pusat dan daerah, melalui penggunaan serta APBD yang bijak. (tribun network/den/fik/ras/dod)
