Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jawab Isu Ditawari Kursi Menteri, PKS Tegaskan Tak Tergiur dan Tetap Jadi Oposisi hingga Pemilu 2024

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera buka suara soal kabar tawaran kursi menteri di tengah isu reshuffle kabinet oleh Presiden

Penulis: Naufal Lanten
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Jawab Isu Ditawari Kursi Menteri, PKS Tegaskan Tak Tergiur dan Tetap Jadi Oposisi hingga Pemilu 2024
Tribunnews.com/Naufal Lanten
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera buka suara soal kabar tawaran kursi menteri di tengah isu reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi II DPR RI ini membantah bahwa PKS menyodorkan nama Wakil Ketua Majelis Syura, Ahmad Heryawan atau Aher.

“Enggak lah. Inget saya. Enggak akan PKS tergoda Insyaallah,” kata Mardani Ali saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023).

Perihal adanya tawaran kursi menteri tersebut, Mardani mengatakan DPP PKS dan juga Sekjen PKS lebih mengetahui hal tersebut.

Kendati demikian, ia memastikan rekan-rekan PKS tidak tergiur dengan tawaran kursi menteri tersebut.

“Kalau ditawarkan enggaknya, teman-teman DPP mungkin Sekjen, presiden yang tahu. Tapi setahu saya tawaran-tawaran seperti itu tidsk mempan di PKS,” ujarnya.

Berita Rekomendasi

Mardani mengatakan PKS akan tetap menjadi Oposisi hingga Pemilu 2024 mendatang. 

Sebab menurut dia, hal itu merupakan komitmen partai untuk membangun demokrasi nasional.

“Iya. Oposisi (sampai Pemilu 2024),” tuturnya.

“Karena buat PKS yang terpenting kita bisa membangun negeri ini dengan sehat, demokrasinya maju dan kuat,” tuturnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar secara tegas menyatakan kalau pihaknya akan tetap bekerja di luar pemerintahan atau oposisi.

"PKS tetap berada di luar pemerintahan. Yang penting PKS ada di luar pemerintahan," kata Aboe saat ditemui di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

Meski demikian, Aboe menyatakan, tawaran itu memang benar adanya dan dia meyakini seluruh partai juga turut ditawari.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas